GAMBIRAN – Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB) kembali menetapkan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Kabupaten Banyuwangi sebagai yang terbaik se-Indonesia. Pemkab Banyuwangi mendapat nilai A.
Ini tahun kedua berturut-turut Banyuwangi mendapat nilai A, sekaligus menjadi kabupaten pertama dan satu-satunya yang menyabet nilai tertinggi tersebut dari 510 Kabupaten/kota se Indonesia.
Menteri PAN-RB Asman Abnur menyerahkan hasil evaluasi SAKIP tersebut kepada Bupati Banyuwangi Abdullah Azwar Anas di Bali, Rabu (31/1/2018).
Dalam sambutan singkatnya, Menteri Asman mengucapkan selamat kepada Banyuwangi atas prestasinya itu.
“Kementrian menilai Banyuwangi memang mampu berubah, sehingga akuntabilitas bukan sekadar administrative namun ada dampaknya ke masyarakat, yaitu peningkatan ekonomi,” ujar Menteri Asman.
“Karena dalam SAKIP ini di ukur outcomes-nya, bukan cuma tertib administrasinya saja,” imbuhnya.
Sementara itu, Bupati Abdullah Azwar Anas berterima kasih kepada Kemenpan-RB atas penilaian positif terhadap kinerja akuntabilitas Banyuwangi. Dia mengaku, kini paradigma penyelenggaraan pemerintahan harus digeser. Dari prinsip good governance semata, yakni dari pelaporan administratif menjadi pemerintahan yang berdampak ke public.
“Tidak bisa lagi program pembangunan digarap seperti terdahulu yang cuma membagi program merata ke dinas/badan. Yang harus dilakukan adalah menetapkan tujuan terlebih dahulu yang kemudian diterjemahkan ke program turunan,” papar Bupati Anas.
“Ke depan harus mengetahui permasalahan di lapangan dan outcomes-nya apa lalu di susun indicator-indikatornya,” ungkapnya.
Dari situ baru membuat program sehingga menjadi jelas dan berbasis kebutuhan public. Dengan desain seperti itu, maka pengelolaan anggaran berubah dari sekadar alokasi tahunan rutin ke dinas/badan menjadi terintegrasi dengan perencanaan, kebutuhan masyarakat, dan indikator kinerja.
“Pemerintah ini perlu diefektifkan karena sangat terbatas dibanding seluruh kebutuhan publik. Maka dipilih yang paling berdampak ke masyarakat,” tutur Bupati Anas.
Karena itu, pengelolaan anggaran di Banyuwangi tidak lagi menggunakan paradigma pada berapa anggaran yang disiapkan dan diserap, namun seberapa besar kinerja yang dihasilkan.
Bupati Anas mencontohkan program pengembangan wisata dengan penataan Pantai Watudodol di utara Banyuwangi yang di nilai tujuannya jelas, yakni membuat pusat pertumbuhan ekonomi baru di utara yang dekat pelabuhan penyeberangan ke Bali yang memang ada problem kemiskinan.
“Pemerintah Daerah ingin mencegat arus wisatawan ke Bali yang puluhan juta setahun untuk mampir di sana dan belanja menguntungkan masyarakat,” tutur Bupati Anas.
Contoh lain, kata Bupati Anas, di bidang pertanian yang fokus peningkatan produksi. Berbagai program bisa membuat produksi gabah kering Banyuwangi 2017 mencapai 817.512 ton setara beras 512.907 ton. Adapun kebutuhan beras konsumsi warga hanya 152.267 ton, sehingga surplus 360.640 ton.
Sementara itu, dengan prestasi yang berhasil di raih ini, Kabupaten Banyuwangi mendapatkan reaweard DID senilai Rp 8,7 Miliar.
