The Latest Collection of News About Banyuwangi
English VersionIndonesian
Register your email to Subscribe to news delivered directly to your mailbox

Dana Pemilukada Terkendala RAB

Register your email to Subscribe to news delivered directly to your mailbox
Register your email to Subscribe to news delivered directly to your mailbox

Pemda Tunggu Kelengkapan Dokumen

BANYUWANGI – Pencairan dan hibah untuk pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pemilukada) year 2015 of Rp 40 miliar terkendala rancangan anggaran belanja (RAB) yang diajukan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Banyuwangi.

Permohonan pencairan yang dilakukan KPU menggunakan RAB standar belanja Anggaran Pendapatan Belanja Negara (State Budget), sementara dana hibah pemilukada berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) year 2015.

actually, KPU menggunakan RAB standar APBD bukan menggunakan standar APBN. Perbedaan RAB ini menyebabkan dana hibah untuk pemilukada tidak bisa segera cair. District Secretary (district secretary), Slamet Kariyono mengatakan, pihaknya mendorong percepatan pencairan dana hibah pemilukada untuk KPU.

Sebelum dicairkan, KPU diminta melengkapi persyaratan pencairan dana hibah yang bersumber dari APBD tersebut. According to Slamets, kelengkapan dokumen merupakan syarat utama pencairan dana hibah. “Kalau dokumennya tidak lengkap, saat diaudit kita bisa salah,” ujarnya dikonfirmasi saat menghadiri pelantikan anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) di aula kampus Politeknik Banyuwangi (Poliwangs) yesterday (12/5).

At the moment, continued Slamet, pencairan dana hibah tergantung kecepatan KPU melengkapi dokumen yang diperlukan. Jika KPU lebih cepat menyiapkan dokumen persyaratan, maka dana hibah akan lebih cepat cair. “Khusus untuk KPU. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) sudah mengkaji dokumen tersebut.

Tinggal menunggu surat keputusan (SK) bupati saja," he said. Confirmed at the same location, ketua KPU, Syamsul Arifin mengakui bahwa menggunakan standar RAB APBN. “Karena KPU lembaga vertikal, kita memang menggunakan standar harga APBN.

Namun karena dana Pemilukada Banyuwangi menggunakan APBD, standar harganya harus menggunakan standar harga APBD,he said. Syamsul mengaku pihaknya telah mengirimkan dokumen RAB KPU Banyuwangi kepada Kesbangpol.

"We hope, anggaran untuk KPU segera cair karena tahap Pemilukada Banyuwangi 2015 sudah kita jalankan," he concluded. To be known, APBD 2012 mengucurkan dana hibah pelaksanaan pemilukada sebesar Rp 54 billion more.

Details, untuk KPU sebesar Rp 40 billion more, Polres Banyuwangi Rp 4 billion more, Lanal Banyuwangi Rp 350 million, Kodim 0825 of Rp 400 million, CPM Banyuwangi Rp 87 million, dan Panwaslih Rp 9,75 billion. (radar)

Exit mobile version