ID TEXT – DPRD Kabupaten Banyuwangi menggelar rapat paripurna istimewa untuk menyampaikan rekomendasi dewan atas Laporan Pertanggungjawaban Bupati pada Kamis (6/04/2023).
Wakil Ketua DPRD, Muhammad Ali Mahrus memberikan apresiasi kepada pihak eksekutif atas LKPJ yang disampaikan tepat waktu dan menyatakan bahwa capaian kinerja Bupati secara umum.
Namun demikian ada beberapa catatan yang menjadi PR dari kinerja eksekutif untuk pembangunan yang belum optimal.
Atas kondisi ini, Banyuwangi DPRD merekomendasikan agar terus ditingkatkan dengan konsisten terhadap strategi baru dan inovasi serta menyisir ulang terhadap beberapa indikator sasaran dan tujuan yang masih belum optimal dari target yang sudah ditetapkan.
Read Also: Banyuwangi DPRD Holds Plenary Submission of Regent's LKPJ Recommendations
Mahrus merinci, dari sisi Pendapatan Daerah, pada LKPJ yang disampaikan ini nilai realisasi pendapatan sebesar Rp3,235 triliun dari target sebesar Rp3,181 triliun atau telah mencapai 101,72 percent
“Kita sangat berharap bahwa Postur pendapatan kita harus di arahkan kepada kemandirian anggaran, mengurangi ketergantungan anggaran transfer pemerintah pusat,” kata Mahrus.
Sementara untuk pagu belanja daerah tahun 2022 sebesar Rp3,559 triliun. Dari nilai tersebut sudah terealisasi sebesar Rp3,327 triliun atau setara dengan 93,46 percent.
“Secara kualitas belanja daerah telah mendorong pertumbuhan ekonomi regional kita. Serapan APBD yang tepat sasaran pasti akan mendorong pertumbuhan ekonomi sehingga berdampak pada kesejahteraan sosial masyarakat,He said.
Banyuwangi DPRD juga meninggalkan beberapa catatan rekomendasi atas LKPJ yang sudah disampaikan ini.
Mahrus mengatakan, DPRD merekomendasi agar dilakukan evaluasi terhadap SKPD pengampu kegiatan penanganan retribusi daerah sehingga dapat diketahui titik permasalahan sekaligus solusi pemecahannya.
“Sehubungan dengan hal tersebut agar pos pendapatan asli daerah khususnya retribusi daerah yang capaian kinerjanya belum optimal,agar menjadi atensi serius,” ungkap Mahrus.
Banyuwangi DPRD juga meminta agar dibangun sebuah inovasi baru demi optimalisasi pemanfaatan tekhnologi digital. Terutama dalam pelaksanaan tata kelola sumber pendapatan terkait retribusi daerah secara akuntabel, cermat dan profesional
