BANYUWANGI – Paripurna istimewa penyampaian rekomendasi DPRD atas diaju- kannya Laporan Keterangan Pertanggung-Jawaban (LKPJ) Bupati tahun 2011 diwarnai interupsi keras kemarin (4/6). Because, penyampaian LKPJ tersebut sudah terlambat, sehingga rekomendasi DPRD pun kedaluwarsa. Interupsi itu dilayangkan anggota Komisi I DPRD Banyuwangi, Suminto.
According to him, mengacu Pasal 17 verse (1) Peraturan Pemerintah Nomor 3 Year 2007, penyampaian LKPJ kepala daerah paling lambat tiga bulan setelah tahun anggaran berakhir. Therefore, LKPJ yang disampaikan Bupati Anas siang itu sudah terlambat. "Because of that, rekomendasi DPRD pun menjadi expired (kedaluwarsa, Red)," he said.
Suminto said, alasan bahwa keterlambatan itu karena menunggu pemeriksaan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) selesai tidak tepat. Because, menurutnya hal tersebut tidak ada kaitannya dengan LKPJ. “Hasil pemeriksaan BPK itu berkaitan dengan LKPD (Laporan Kinerja Pemerintah Daerah, Red) this- kan dengan LKPJ.
We hope, tahun depan penyampaian LKPJ tepat waktu,” he said. Dikonfirmasi usai mengikuti paripurna kemarin, Bupati Abdullah Azwar Anas mengatakan bahwa keterlambatan tersebut sebenarnya tidak perlu diperdebatkan. Because, hal tersebut menyangkut masalah teknis. “Kalau pemeriksaan BPKP belum selesai, kita tidak bisa melakukan penghitungan APBD.
even though, penyerahan laporan (LKPJ, Red) harus bersamaan dengan penghitungan APBD,he explained. On the other hand, Bupati Anas menyampaikan apresiasi kepada para anggota DPRD yang telah bekerja sama dengan baik, sehingga pembangunan Banyuwangi memenuhi 99,5 persen dari target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).
Just knowing, total realisasi pendapatan daerah tahun 2011 as big as 1,46 trillion. Realisasi sebesar itu berada 3,43 persen di atas target. Realisasi belanja daerah “hanya” sebesar 1,44 triliun atau sebesar 88,45 persen dari target yang ditentukan. Tidak terpenuhinya target tersebut, menurut dewan bukan suatu kegagalan melainkan bentuk efisiensi dan kehati-hatian. The most important, minimnya realisasi belanja daerah tersebut tidak mengurangi efektivitas pelaksanaan program pemerintah.
Penataan ruang pada tahun 2011 sudah dapat dirasakan masyarakat Banyuwangi, yaitu ada peningkatan kualitas ruang terbuka hijau (RTH), seperti Taman Sri Tanjung, Blambangan Park, dan TMP Wisma Raga Satria Banyuwangi. Menurut para anggota dewan, perlu pula menyediakan RTH di tiap kecamatan se-Kabupaten Banyuwangi, sehingga amanat regulasi yang mengharuskan tersedianya 30 persen RTH dapat dipenuhi dan membangun kerja sama dengan pihak swasta atau dunia usaha. (radar)