BANYUWANGI – Krisis anggaran Pemilu 2014 untuk honor petugas pengamanan di tempat pemungutan suara (TPS) pada coblosan 9 April mendatang hingga saat ini belum ada penyelesaian. Harapan agar pemerintah daerah bisa membantu menyediakan honor tampaknya sulit direalisasikan karena terbentur aturan dalam undangundang (UU) Election.
Honor dua orang anggota perlindungan masyarakat (Linmas) yang akan bertugas di 3.409 TPS menjadi pembicaraan pada rapat konsolidasi KPU se- Indonesia di Jakarta beberapa waktu lalu. Meski sudah jadi pembicaraan, namun belum ada solusi untuk mengatasi tidak ada anggaran honor petugas Linmas tersebut. Ketua KPU Syamsul Arifin mengatakan, dalam rapat konsolidasi KPU, anggaran honor Linmas itu menjadi pembicaraan serius antara KPU dan Kementerian Dalam Negeri (Ministry of Home Affairs).
Kendati dalam APBN 2014 tidak tersedia jatah anggaran petugas Linmas, namun tidak bisa langsung dibebankan kepada pemerintah daerah untuk membantunya. Persoalannya, kata Syamsul, dalam UU, biaya pelaksanaan Pemilu ditanggung APBN. Local government, bisa memberikan bantuan untuk menyukseskan pemilu, namun bukan dalam bentuk anggaran honor tapi dalam bentuk fasilitas pendukung. “APBD tahun 2014 Banyuwangi sudah menyediakan anggaran pengadaan petugas Linmas,” he said.
Untuk menyelesaikan persoalan itu, KPU kabupaten/kota diminta untuk menunggu kebijakan lebih lanjut. KPU pusat sedang melakukan pembahasan dengan Kemdagri untuk mengatasi krisis anggaran petugas Linmas. Clear, tambah Syamsul, dalam APBN 2014, anggaran honor petugas Linmas TPS tidak tersedia. Dalam daftar isian pelaksanaan anggaran (DIPA) yang sudah diterima KPU kabupaten, hanya ada anggaran untuk honor petugas KPPS saja sedangkan honor petugas Linmas tidak tersedia.
Jika mengacu pada jumlah TPS, pada coblosan 9 April mendatang Banyuwangi membutuhkan 6.818 orang petugas Linmas. Masing-masing TPS akan mendapat pengamanan sebanyak dua orang di 3.409 TPS yang tersebar di Banyuwangi. Jika honor petugas Linmas mengacu pada Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Jatim tahun 2013 lalus, maka honor Linmas sebesar Rp 300 thousand. Jika Rp 300 ribu dikalikan dengan 6.818 petugas Linmas yang akan disebar ke 3.409 TPS, maka dibutuhkan anggaran sekitar Rp 20 billion more. (radar)