Indopol Ungkap Anomali Hasil Survei di Jatim, Warga Panik Bansos Dicabut

Direktur Eksekutif Indopol Survei Ratno Sulistyanto menyebutkan pihaknya tidak bisa merilis survei terkait elektabilitas capres-cawapres periode 8 until 15 January 2024 yang dilakukan terhadap 1.240 responden di 38 provinsi di Indonesia. Karena terdapat permasalahan teknis yang terjadi di lapangan, salah satunya terkait responden.

Ratno menyatakan sejumlah responden menolak mengisi survei dengan alasan adanya tekanan atau intimidasi, sehingga membuat tingginya angka pemilih yang belum menentukan pilihannya (undecided voter). Ungkapan tersebut ia sampaikan dalam diskusi yang bertajuk ‘Anomali Perilaku Pemilih Pemilu 2024 dan Perbedaan Hasil Lembaga Survei’ yang digelar secara daring, on Wednesday (24/1).

“Misalnya di Kabupaten Blitar, there is 85 persen mengatakan tidak menjawab (memilih paslon mana), undecided voter-nya tinggi sekali. Kami lihat Kediri, undecided voter-nya 40 percent,” ujar Ratno dalam keterangannya, dikutip Kamis (25/1/2024).

Di Kota Madiun, ia menerangkan undecided voter mencapai 43,3 percent, Pacitan 24 percent, Poor 22,9 percent. Then, Kota Mojokerto juga menjadi salah satu wilayah dengan jumlah undecided voter tertinggi sebanyak 55 percent, sementara Jombang 67,5 percent, Bondowoso 70 percent, dan Probolinggo dengan 43,8 percent.

“Apa artinya? Saya konfirmasi dengan temuan di lapangan hasil dari identifikasi surveyor kami yaitu di Jawa Timur di wilayah Surabaya, Poor, Blitar, Kabupaten Banyuwangi ada penolakan di pihak kelurahan terhadap surveyor kami” terang Ratno.

“Dengan alasan tidak memberikan stempel di lembar acak KK, dengan alasan sudah mendekati pemilu agar wilayahnya tidak terpetakan. Terpetakan apa? Ini kaitannya hampir seluruhnya mengatakan takut ada imbas pada bansos,he continued.

Dari hasil yang ditelusuri pihaknya, Ratno menyebut rata-rata para surveyor ditolak oleh kelurahan, RT, dan RW sampai warga. Karena mereka tidak ingin persoalan survei jadi persoalan politik yang berimbas pada bantuan dari pemerintah.

“Jawabannya adalah kami tidak ingin terlibat dalam politik, karena kami tidak ingin dicabutnya bansos (social assistance) dan PKH (Program Keluarga Harapan) seperti desa tetangga yang pada saat pilkada itu dicabut," he said.

Dia pun mengaku baru kali ini mendapati kejadian seperti ini. Because, pada survei sebelumnya survei yang dilakukan oleh pihaknya selalu lancar. Salah satunya ketika pihaknya melakukan survei di Kabupaten Bangkalan, di lokasi itu, kepala desanya ikut memilihkan responden dengan dalih keamanan dan menjaga daerahnya tetap kondusif.

“Cenderungnya ke siapa? Ya kira-kira yang memberikan bansos siapa, kan kira-kira begitu. Kabupaten Lamongan sudah ada case, meskipun kasusnya di pilkada,” tegas Ratno.

Simak juga ‘Survei Charta: Prabowo-Gibran 42,2%, Ganjar-Mahfud 28 %, AMIN 26,7%’: [prawns:Video 20detik]

(ncm/ega)