JAKARTA, KOMPAS.com – Presiden Joko Widodo membagikan 10.300 sertifikat tanah elektronik kepada warga pemegang hak di Banyuwangi, East Java, Tuesday (30/4/2024).
Adapun sejumlah tanah yang disertifikasi adalah redistribusi lahan bekas hutan dan hak guna usaha (HGU).
“Tadi Pak Menteri ATR/BPN menyampaikan yang menerima di Banyuwangi adalah 10.300 bidang tanah yang sudah diberikan sertifikat,” kata Presiden Jokowi saat membagikan sertifikat tanah kepada warga di Banyuwangi, East Java, dikutip dari tayangan YouTube Sekretariat Presiden, Tuesday (30/4/2024).
Read too: Pantau Sertifikasi Lahan Monas, KPK: Jangan Sampai Dikuasai Pihak Lain
Kepala Negara menyampaikan, redistribusi tanah di Banyuwangi, East Java, adalah redistribusi lahan yang paling besar di Indonesia. Sebagian ada yang bekas lahan hutan, apa pula lahan yang bekas Hak Guna Usaha (HGU).
So far, banyak tanah bekas hutan dan HGU yang ditempati masyarakat tanpa sertifikat sejak tahun 1938.
Ketiadaan sertifikat, said Jokowi, menyebabkan rawan terjadi sengketa tanah.
"Already 80 tahun enggak pegang sertifikat. Kalau seseorang punya lahan tapi enggak punya sertifikat, kalau terjadi sengketa, lost. Panjenengan pasti kalah,” ucap Jokowi.
“Tapi kalau sudah pegang yang namanya sertifikat ini, ada orang ngaku-ngaku (land) ini punya saya, (jawab saja), ‘Mboten, Pak, ini sertifikatnya ada, luasnya ada, gambarnya di sini ada’. Sudah pasti pergi,” he added.
Lebih lanjut ia menyampaikan, pemerintah berusaha menyelesaikan penerbitan sertifikat untuk 126 juta bidang tanah hingga akhir tahun 2024.
At the moment, sudah terdapat 46 juta lahan yang akhirnya tersertifikasi lewat upaya percepatan. Sebelumnya di awal pemerintahan, jumlah tanah yang belum disertifikasi mencapai 126 juta bidang tanah.
Artinya masih ada 80 juta bidang tanah yang belum mendapat sertifikat.
Read too: Targetkan Sertifikasi 126 Juta Lahan, Jokowi: Presiden Baru Tinggal Urus Sisanya, Paling 3-6 Million
Melalui percepatan sertifikasi bidang tanah, sengketa tanah yang kerap dia temui jauh lebih sedikit.
Whereas 10 last year, Jokowi mengakui seringkali menemui sengketa tanah saat berkunjung ke desa.
Ia pun menyebut presiden baru penggantinya akan menyelesaikan di tahun depan.
“Paling-paling tinggal sisanya mungkin 3 juta atau 6 juta paling. Rampung tahun depan. Syukur-syukur bisa rampung tahun ini semua karena menterinya (Agus Harimurti Yudhoyono) masih muda,” seloroh Jokowi.
Listen breaking news and featured news we're right on your phone. Select your favorite channel to access Kompas.com WhatsApp Channel news : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Make sure you have installed the WhatsApp application.
