The Latest Collection of News About Banyuwangi
English VersionIndonesian
Register your email to Subscribe to news delivered directly to your mailbox

Kementrian PUPR Akan Gelar Pameran Perumahan Rakyat Di Banyuwangi

Register your email to Subscribe to news delivered directly to your mailbox
Register your email to Subscribe to news delivered directly to your mailbox

Menjadi Tuan Rumah Pameran Rumah Rakyat

BANYUWANGI – Banyuwangi mendapat kehormatan dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR). Kementerian yang dipimpin Basoeki Hadimoeljono tersebut bakal menggelar Pameran Rumah Rakyat di Bumi Blambangan dalam waktu dekat.

Pameran rumah rakyat itu direncanakan digelar di Gedung Seni Budaya (Gesibu) Blambangan pada 14 October until 19 next October. Therefore, tim Kementerian PUPR berkunjung ke Banyuwangi kemarin (4/10).

Direktur Utama Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan (PPDPP) Kementerian PUPR, Budi Hartono, mengatakan pameran rumah rakyat ini untuk mempercepat realisasi program satu juta rumah yang telah dicanangkan Presiden Joko Widopdo pada April 2015 then.

As much 30 pengembang perumahan bersubsidi dan perbankan akan turut serta dalam pameran tersebut. It says, tahun ini Kementerian PUPR bakal menggelar pameran perumahan rakyat di empat kabupaten dan kota, salah satunya di Banyuwangi.

“Karena kami melihat ada tren kemajuan perekonomian di Banyuwangi akhir-akhir ini, sehingga pusat memilih Bayuwangi,” ujarnya saat bertemu Bupati Abdullah Azwar Anas di kantor pemkab kemarin. Program sejuta rumah merupakan program pembangunan rumah subsidi yang bisa dibeli masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) dengan fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan (FLPP).

Masyarakat yang mendapat fasilitas ini akan mendapat sejumlah keuntungan, di antaranya uang muka kredit pemilikan rumah (mortgage) yang lebih ringan, yakni hanya satu persen dari harga rumah. Budi added, fasilitas KPR FLPP ini menawarkan banyak manfaat.

Masyarakat bisa membeli rumah dengan suku bunga hanya 5 persen per tahun dan jangka waktu pelunasannya hingga 20 year. Sebelum program sejuta rumah diluncurkan April tahun lalu, he added, suku bunga KPR FLPP sebesar 7,25 persen per tahun.

“Penurunan suku bunga ini untuk meningkatkan daya beli masyarakat. Kalau dihitung-hitung, ini ringan sekali. Jangka waktunya panjang, bunganya juga rendah. Jadi semua masyarakat di harapkan bisa menjangkau membeli rumah sendiri. Daripada uang dibuat mengontrak atau sewa rumah, mending dibuat bayar cicilannya," he explained.

Budi juga mengeluarkan angka backlog (kesenjangan antara jumlah rumah terbangun dengan jumlah kebutuhan masyarakat) perumahan rakyat secara nasional. Saat ini angka backlog rumah nasional telah turun dari tahun 2010 as much 13,5 million, Becomes 11,4 million on 2015.

Seiring itu, he continued, persentase masyarakat yang menghuni rumah sendiri meningkat dari 78 persen pada 2010 Becomes 82,63 percent in year 2015. “Karena kalau dilihat, masalah backlog adalah masalah keterjangkauan (accessibility). Hal ini disebabkan harga KPR terus naik, namun tidak disertai dengan peningkatan pendapatan masyarakat yang sesuai dengan kenaikan tersebut.

Sehingga daya belinya turun. Maka untuk meningkatkan keterjangkauan, salah satunya dengan menurunkan suku bunga, sehingga daya beli masyarakat juga naik,he said. Fasilitas lain yang diberikanpe me rintah melalui skema FLPP ini adalah jaminan asuransi rumah, mulai asuransi jiwa hingga kebakaran.

“Keuntungan lainnya dari fasilitas ini, masyarakat akan mendapatkan bantuan uang muka dari pemerintah sebesar Rp 4 million. Sedangkan untuk PNS, akan ada tambahan lagi sebesar Rp 4 juta dari Bapertarum (Badan Pertimbangan Tabungan Perumahan Pegawai Negeri Sipil). Jadi totalnya untuk PNS Rp. 8 million," he explained.

Meanwhile, Bupati Abdullah Azwar Anas mengatakan sangat mendukung program pemerintah tersebut agar semakin banyak masyarakat yang memiliki hunian yang layak namun dengan harga terjangkau. Anas pun mengingatkan kepada pengembang perumahan bersubsidi untuk mematuhi aturan yang telah diterapkan pemkab. Seperti penyediaan fasilitas umum dan fasilitas sosial harus dilengkapi.

“Saya termasuk cerewet tentang perizinan pembangunan perumahan. Ini semata-mata untuk pengendalian agar pengembang tidak sembarangan. Rumah-rumah rakyat ini harus dibangun dengan kualitas yang bagus, meskipun perumahan bersubsidi. Besides that, drainase yang baik dan fasilitas umum juga harus disediakan," he concluded. (radar)

Exit mobile version