BANYUWANGI – Rencana jihad akbar para tenaga Honorer Kategori 2 (K2) secara nasional memperjuangkan nasib mereka agar diangkat menjadi CPNS di depan Istana Negara direspons baik para honorer K2 di Banyuwangi.
Berdasar data PGRI Banyuwangi, tercatat ada 43 guru honorer K2 yang telah mengajukan diri bergabung dalam gerakan yang diselenggarakan pada Rabu (10/2) itu. Sekretaris PGRI, Sudarman, mengatakan surat permohonan dukungan datang dari Pengurus Besar PGRI berdasar undangan Forum Honorer K2 Indonesia (FHK2I).
Dalam undangan itu disebutkan permintaan partisipasi tiap daerah untuk mengikuti gerakan jihad akbar tersebut. Di Banyuwangi setiap kecamatan rata-rata mengirim dua honorer K2. Jika ditotal maka ada sekitar 48 honorer K2 yang akan berpartisipasi.
Akan tetapi, hingga kemarin (7/1) baru 43 orang K2 yang tercatat secara resmi akan ikut dalam gerakan tersebut. Terkait keberangkatan para tenaga honorer itu, Sudarman mengaku PGRI Cabang Banyuwangi hanya mengirim partisipan.
Dasar kegiatan tersebut adalah Konferensi Kerja Nasional III PB PGRI di Ambon, Maluku, pada 1 Februari lalu. Rencananya, para guru hendak memperjelas pernyataan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Yuddy Chrisnandi yang menjanjikan para honorer K2 diangkat menjadi CPNS dalam kurun waktu 2016 hingga 2019.
Selain itu, juga akan menagih pernyataan salah seorang anggota DPR RI yang berjanji ikut mengawal kebijakan tersebut supaya dapat terealisasi. “Setelah itu, ternyata Menpan memberikan statemen berbeda di hadapan media,’’ kata Sudarman.
Dengan alasan negara tidak memiliki cukup dana untuk merekrut CPNS, K2 urung diangkat menjadi PNS. Bahkan, ada wacana akan ada pengurangan PNS. “Kita akan desain para K2 yang berangkat lebih terkoordinasi, sehingga tidak mengganggu pekerjaan mereka di sini. Selain itu, supaya mereka juga tidak anarki karena sudah kita catat,” paparnya.
Para K2 dijadwalkan akan mengikuti gerakan yang dilangsungkan pada tanggal 10-11 Februari itu. Kemungkinan pada Selasa (9/2) mereka berangkat ke Jakarta. “Mereka ingin langsung bertanya kepada Presiden Jokowi sebenarnya yang benar yang mana.
Mereka mau diangkat ataukah tidak. Makanya mereka langsung datang ke Istana Negara, ya kita doakan saja semoga perjuangannya lancar,” ujar kepala SMPN 1 Cluring itu. Sementara itu, Kabid Pengadaan dan Mutasi Pegawai BKD, Astorik, menambahkan bahwa di tempatnya bekerja sudah ada 12 Honorer K2 yang melaporkan akan mengikuti gerakan demonstrasi K2 di Jakarta.
Sejauh ini Astorik mengaku belum bisa memberikan izin. Hanya saja, dia mengatakan, surat tersebut sudah diketahui BKD. Dengan kata lain, jika SKPD dari honorer yang bersangkutan mencari anggotanya, setidaknya mereka sudah pernah melapor ke BKD.
“Kita tidak memberi izin, tapi setidaknya mengetahui keberangkatan mereka. Selama tidak mengganggu pekerjaan dan memperoleh izin dari pimpinan, ya tidak apa-apa,” tandasnya. (radar)