Kumpulan Berita Terkini Seputar Banyuwangi
English VersionBahasa Indonesia
Sosial  

Honorer K2 Minta Diangkat

Daftarkan email Anda untuk Berlangganan berita dikirim langsung ke mailbox Anda

Tagih Janji Men PAN-RB agar Dijadikan CPNS

BANYUWANGI – Ratusan tenaga honorer K2 Kabupaten Banyuwangi berkumpul di aula Kampus Universitas PGRI Banyuwangi (Uniba) pada Sabtu (9/1). Ratusan tenaga honorer dari berbagai satuan kerja perangkat daerah (SKPD) itu menghadiri rapat koordinasi (rakor) bersama Forum Honorer Kategori 2 Indonesia (FHK21).

Rakor itu dihadiri sejumlah kalangan, seperti perwakilan PGRI se-Kabupaten/Kota Jatim; Pengurus Besar PGRI, Dr. H. Didi Suprijadi; Walcil Ketua DPP FHK2-I, Andi Nurdiansyah; Tim Advokasi DPP FHK2-I, Iwan AIi Darmawan; PGRI Jatim, H.Thoyieb Rantiono.

Hadir juga Ketua PGRI Banyuwangi, Drs. H.Teguh  Sumarno; Sekretaris Dinas Pendidikan Banyuwangi, H. Dwiyanto; dan Kabid Pengendalian dan Pengolahan Data BKD Banyuwangi, Heri Waluyo. Ketua Umum FHK2-I Jawa Timur; Riyanto Agung Subekti, mengatakan penyelesaian nasib honorer kategori dua (K2) hingga kini belum jelas arahnya.

Oleh karena itu, pemerintah tidak memandang sebelah mata para honorer: Sebab, pegawai honorer mendominasi dari seluruh aparatur di instansi pusat hingga daerah. Bahkan, jumlah tenaga honorer hampir 80 persen.

“Pemerintah jangan lupa bahwa selama ini yang menjalankan tugas PNS itu honorer. Kalau honorer tidak ada, apa bisa Kami akan tetap fokus pada perjuangan yang didukung penuh PB PGRI dan para pengurusnya di seluruh Indonesia,” kata pria yang akrab dipanggil Itong itu.

Itong menambahkan, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Men PAN-RB) Yuddy Chrisnandi, pernah memberikan pernyataan akan mengangkat tenaga honorer kategori dua (K2) beberapa waktu lalu.

Sebanyak ratusan ribu tenaga honorer K2 akan  kepastian yang telah dinyatakan Men PAN-RB tersebut. “Namun, hingga saat ini pernyataan Men PAN, Yuddy, sering berubah-ubah alias tidak konsisten, sehingga honorer KB merasa bingung. Para honorer K2 menganggap menteri Men PAN- RB saat ini mencla-mencle.

“Kami butuh kepastian nasib kami. Kami tidak bisa konsentrasi untuk bekerja dilembaga daerah kami masing-masing,” tegas Itong. Ketua PGRI Banyuwangi, Teguh Sumarno, berharap pemerintah segera mengeluarkan regulasi yang bisa dijadikan dasar mengangkat guru honorer menjadi PNS.

PGRI tetap rasional berkaitan dengan jumlah guru secara keseluruhan, tentu di dalamnya juga ada guru honorer K2 yang selama ini memberikan kontribusi besar bagi bangsa ini di bidang pendidikann. Kabupaten Banyuwangi, kata Teguh, memiliki 1924 tenaga honorer dari berbagai latar belakang. Mereka tidak hanya tersebar di pelosok wilayah Banyuwangi.

“Oleh sebab itu, PGRI sudah membicarakan dengan pemerintah bahwa harus mendapat prioritas dalam pengangkatan sebagai PNS pada tahun 2016 ini,” katanya. Sementara itu, Sekretaris Dinas  honorer K2 ini adalah sepenuhnya wewenang Men PAN-RB.

“Perlu kebijakan atau peraturan yang menyangkut formasi tahap pengangktan K2 menjadi CPNS,” katanya. Kabid Pengendalian dan Pengolahan Data BKD Banyuwangi, Heri Waluyo, mengatakan BKD  memiliki tugas memverifikasi seseorang menjadi PNS setelah menerina petunjuk dari pusat.

Jika dia sudah diangkat, kata Heri, maka BKD segera melakukan verifikasi datanya. “Kami tidak akan menghambat persoalan tersebut. Namun BKD juga memberikan pesan agar berhati-hati jika seseorang dinyatakan lulus CPNS.

Sebab, beberapa waktu lalu ada yang terkena penipuan. Mereka diminta sejumlah uang agar SK CPNSnya keluar,” ujar Heri kemarin. Komisi II DPR RI, Arteria Dahlan, hadir dalam rakor tersebut. Selama ini Komisi DPR RI konsisten membela tenaga honorer K2. Salah satunya mengawal janji Men PAN- RB, Yudy Crisnandi, mengangkat seluruh honorer kategori dua (K2) menjadi CPNS melalui verifikasi.

“Persoalan K2 ini masih belum selesai, tapi kami bertekad akan memperjuangkan nasib ribuan tenaga honorer K2 ini menjadi CPNS seperti janji awal Men PAN-RB,”ujarnya. (radar)