BANYUWANGI – Pemkab Banyuwangi kembali mencatatkan prestasi membanggakan. Penghargaan yang kali ini diraih adalah Anugerah Dana Rakca dari Kementerian Keuangan. Penghargaan tersebut diserahkan Presiden Joko Widodo kepada Bupati Banyuwangi Abdullah Azwar Anas di Istana Bogor kemarin (6/12).
Anugerah Dana Rakca diberikan Kemenkeu kepada daerah berkinerja pengelolaan keuangan terbaik. Selain itu, kinerja peningkatan pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat menjadi pertimbangan utama.
Untuk tahun ini, hanya tiga kabupaten yang mendapat anugerah itu. Pada tingkat provinsi, tiga yang mendapatkannya adalah Jatim, Sumbar, dan Sumsel. “Terima kasih Pak Jokowi dan Ibu Menteri Keuangan. Ternyata yang dilakukan Banyuwangi dipotret dan diapresiasi pemerintah pusat. Ini kebanggan sekaligus pemicu semangat untuk terus mengembangkan daerah dalam rangka menyukseskan Nawacita Presiden Jokowi,” ujar Anas.
“Kami juga berterima kasih ke Gubemur Jatim Pakde Karwo dan Wagub Jatim Gus Ipul yang selama ini terus membantu pengembangan Banyuwangi,” lanjutnya.
Anas mengatakan, Pemkab Banyuwangi berupaya mendorong pengelolaan keuangan yang akuntabel. Hal itu dilakukan mulai perencanaan, penganggaran, tata kelola, audit, hingga evaluasi yang terintegrasi dengan memanfaatkan teknologi informasi.
“Dengan sistem ini, semua terintegrasi online. Bahkan kami dorong ke pengelolaan keuangan desa melalui e-village budgeting dan e-monitoring system,” kata Anas. Penyusunan laporan keuangan Banyuwangi, imbuh Anas, telah menggunakan sistem berbasis akrual.
Banyuwangi bahkan termasuk yang pertama di Indonesia menerapkan sistem tersebut sejak 2014. Anas menambahkan, pengelolaan keuangan yang baik tidak semata-mata untuk kepentingan administratif memenuhi hukum keuangan negara. Tapi, harus berdampak ke ekonomi masyarakat.
”Jadi ini bukan hanya aspek administratif, karena pemerintah pusat mendorong bahwa pengelolaan keuangan yang baik harus tecermin dari peningkatan layanan dasar publik dan ekonomi warga,” papar Anas.
Dia menambahkan, peningkatan ekonomi terlihat dari peningkatan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Banyuwangi dari Rp 32,46 triliun pada 2010 menjadi Rp 66,34 triliun pada 2016. Pendapatan per kapita warga juga melonjak dari Rp 20,8 juta per orang per tahun menjadi Rp 41,16 juta per orang per tahun.
“Dari sisi pelayanan publik, ada program Smart Kampung yang menjadikan desa sebagai garda terdepan. Ada Mal Pelayanan Publik yang telah mengintegrasikan 142 jenis dokumen atau izin di satu tempat, sehingga warga dimudahkan,” papar Anas.
Sebelumnya, Kementrian PAN-RB juga memberikan penilaian A dalam Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (SAKlP) untuk Banyuwangi. Pencapaian itu membuat Banyuwangi menjadi satu-satunya Kabupaten yang mendapatkan nilai A se-lndonesia.
