BANYUWANGI – Rencana Pemkab menaikan nilai pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) serta Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) untuk meningkatkan penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD), ditolak kepala desa yang tergabung dalam Asosiasi Kepala Desa Kabupaten Banyuwangi (ASKAB).
“Askab sudah menggelar rapat koordinasi dengan semua anggota. Rapat itu digelar untuk merumuskan hasil serap aspirasi anggota Askab terhadap warganya masing-masing. Hasilnya, semua kepala desa menolak rencana kenaikan PBB dan NJOP karena saat ini beban ekonomi warga terlalu berat dengan daya beli yang terus menurun,” ungkap Ketua Askab, Agus Tarmidi.
Agus mengatakan, rencana kenaikan PBB dan NJOP untuk saat ini kurang tepat. Sebab, kalau Pemkab Banyuwangi ngotot menaikkan PBB dan NJOP hanya akan menambah penderitaan dan beban hidup warga semakin sulit.
“Karena itu kita tidak sepakat dengan rencana Pemkab Banyuwangi dan kita meminta menunda hingga waktu yang tepat,” pinta Agus.
Agus meminta Pemkab Banyuwangi dan Bupati Abdullah Azwas Anas tidak membebani rakyat untuk menaikkan PAD. Sebab, masih ada cara-cara lain untuk meningkatkan PAD tanpa harus membebani rakyat.
“Menaikkan PAD menjadi komitmen kita semua. Namun jangan sampai demi meningkatkan PAD, lalu menambah beban penderitaan rakyat,” pinta Agus.
Agus menambahkan, terkait dengan defisit APBD, Askab memberi saran kepada tim anggaran Pemkab Banyuwangi untuk melakukan pemangkasan anggaran kegiatan yang tidak berhubungan langsung dengan rakyat. Banyak anggaran kegiatan yang memungkinkan untuk dipangkas agar kelanjutan program pembangunan bisa tetap berlangsung.
Selain memangkas anggaran, Askab juga menyarankan Pemkab Banyuwangi untuk melakukan efisiensi terhadap penggunaan anggaran. Jika semua pihak memiliki komitmen untuk efisien, maka APBD tidak akan terjadi defisit anggaran.
“Kuncinya harus efisien agar anggaran APBD cukup untuk membiayai pembangunan pro rakyat,” sarannya.
