BANYUWANGI – Sistem pengelolaan keuangan daerah melalui teknologi informasi yang diterapkan Pemkab Banyuwangi dipilih menjadi model nasional pelayanan publik. Sistem pengelolaan keuangan itu akan direplikasi seluruh kabupaten/kota di Indonesia.
Kesediaan Pemkab Banyuwangi menyerahkan sistem inovasi tersebut Ditandai dengan penandatanganan nota kesepahaman (MoU) antara Menpan RB, Asman Abnur, dan Bupati Abdullah Azwar Anas di Forum Nasional Replikasi Inovasi Pelayanan Publik 2016 di Bandung Rabu kemaRin (26/10).
Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) menunjuk Kabupaten Banyuwangi sebagai salah satu role model pelayanan publik nasional. “Kami bersyukur inovasi di Banyuwangi dipilih untuk direplikasikan. Ini penghargaan pemerintah pusat agar daerah semakin terpacu untuk maju,” kata Anas kemarin malam.
Setelah MoU diteken, Kemenpan RB meminta Banyuwangi melakukan transfer of knowledge inovasi pelayanan publik, khususnya di bidang pengelolaan anggaran daerah. Diharapkan kabupaten/kota di seluruh Indonesia yang turut diundang pada acara ini bisa menyerap informasi tersebut hingga nanti bisa mereplikasi program tersebut di daerah masing-masing.
“Inilah wujud nyata keindonesiaan, karena kita tak lagi bicara kabupaten saya atau kota Anda, tapi berembuk bagaimana mengaplikasikan yang baik di satu daerah ke daerah yang lain demi pelayanan kePada masyarakat,” ujar Anas. Anas mengatakan, inovasi pengelolaan anggaran Banyuwangi telah mengintegrasikan mulai perencanaan, tata kelola, hingga evaluasi memanfaatkan teknologi informasi yang bisa diakses secara luas.
Selain itu, Banyuwangi juga telah menerapkan sistem akrual selama tiga tahun terakhir dan menjadi kabupaten pertama di Jatim dan nomor tiga se-Indonesia yang telah menerapkan sistem akuntansi berbasis akrual sejak 2014. Selain itu, Banyuwangi juga menerapkan e-audit terintegrasi.
Auditor tidak memerlukan surat izin untuk masuk ke seluruh dinas hingga desa-desa. E-audit juga bisa langsung mengecek tindak lanjut rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). “Semua langsung jalan lewat online secara real time, termasuk mengaudit hingga ke desa-desa,” ujarnya.
Tidak hanya itu, Banyuwangi juga memiliki program inovasi berupa e-village budgeting dan e-village monitoring, sistem penganggaran desa yang terintegrasi dalam jaringan (daring) untuk meningkatkan akuntabilitas anggaran desa. Sistem itu memangkas mata rantai penyusunan dan pengawasan anggaran secara manual di level desa.
“Daerah kita terluas di Pulau Jawa dengan 24 kecamatan dan 189 desa. Melalui sistem ini, kontrol atas pemanfaatan dana desa bisa dilakukan setiap saat tanpa harus datang ke setiap desa,” kata Anas. (RADAR)
