BANYUWANGI – Terinspirasi inovasi pelayanan publik Banyuwangi, Komisi II DPR RI melakukan kunjungan spesifik ke kabupaten yang bertajuk the sunrise of java ini, Jumat (31/8/2018). Kedatangan rombongan anggota parlemen bidang pelayanan publik ini ingin mengetahui lebih dalam tentang inovasi pelayanan pubik.
Rombongan DPR RI ini dipimpin Nihayatul Wafiroh yang membawa lima orang anggotanya dan perwakilan ombudsman RI. Saat tiba di Banyuwangi, rombongan parlemen ini disambut hangat Bupati Banyuwangi Abdullah Azwar Anas, di lounge pelayanan publik pemkab.
Di sana, Bupati Anas mengajak rombongan menselancari sejumlah inovasi layanan publik berbasis IT di layar komputer. Mulai dari e-village budgeting dan e-monitoring untuk pengelolaan keuangan desa di Banyuwangi secara online serta aplikasi yang mengintegrasikan berbagai program pengentasan kemiskinan yang ada di Banyuwangi.
Dikatakan Nihayatul, inovasi-inovasi pelayanan publik di Banyuwangi ini sudah dikenal di Indonesia. Bahkan, kata dia, banyak lembaga pemerintah dan intansi vertikal lainnya kerap memberikan rekomendasi untuk belajar kepada Banyuwangi.
“Begitu juga dari komisi II DPR RI, juga ingin mengetahui lebih dalam tentang pelayanan publik di sini. Sekalian pulang kampung, saya ajak teman-teman untuk melihat secara langsung dan belajar ke Banyuwangi. Mulai di lounge pelayanan publik hingga Mall Pelayanan Publik,” ujar politisi asal Banyuwangi ini.
Hasil dari kunjungan tersebut, terang Nihayatul, akan dijadikan rujukan bagi lembaga ataupun intansi lainnya. “Oleh-oleh dari kujungan ini akan kami bawa untuk dibahas saat rapat dengan kementerian sebagai contoh inovasi yang bisa dijadikan rujukan,” katanya.
Saat di Banyuwangi, para senator ini mengunjungi Lounge Pelayanan Publik dan Mal Pelayanan publik yang digagas pemerintahan kabupaten dan pertama di Indonesia. Mall ini mengintegrasikan 172 layanan pemerintah dan lintas instansi. Mulai pengurusan perijinan, adiministrasi kependudukan seperti KTP, KK dan akte kelahiran/ kematian. Selain itu, juga pengurusan STKN, PDAM, BPJS, pajak hingga ijin melaksanakan pernikahan.
Di sana, rombongan melihat bagaimana pelayanan perijinan terpadu yang dilakukan Banyuwangi.
“Ini sangat memudahkan masyarakat karena tidak harus pergi ke berbagai lokasi hanya untuk mengurus satu dokomen. Inovasi yang hebat ini perlu direplikasi dan dicontoh oleh daerah-daerah lain agar pelayanan publiknya maju,” Nihayatul
Sementara itu, di hadapan rombongan Bupati Anas menyatakan inovasi pelayanan publik adalah visi kepemimpinan daerah yang harus melayani masyarakat. Untuk bisa mewujudkan hal tersebut, menurut Anas setiap daerah harus memetakan permasalahan daerahnya lalu menentukan skala prioritas penyelesaian.
“Salah satu permasalahan di Banyuwangi adalah luasnya wilayah geografinya, sehingga kami memilih menggunakan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) sebagai kendaraan percepatan pelayanan publik. Maka lahirlah program seperti e-village budgeting, e-monitoring, dan program-program kemiskinan yang berbasis data geospasial,” jelasnya.
