Kumpulan Berita Terkini Seputar Banyuwangi
English VersionBahasa Indonesia

Komisi II DPR RI Kagum Pelayanan Publik Pemkab Banyuwangi

Daftarkan email Anda untuk Berlangganan berita dikirim langsung ke mailbox Anda

Rombongan-anggota-Komisi-II-DPR-RI-mengikuti-acara-penyambutan-oleh-Bupati-Abdullah-Azwar-Anas-di-Pendapa-Shaba-Swagata-Blambangan-Selasa-lalu

BANYUWANGI – Berbagai inovasi di bidang pelayanan publik ala Pemkab Banyuwangi kembali menuai apresiasi. Kali ini apresiasi datang dari para legislator tingkat pusat, tepatnya Komisi II DPR RI. Rombongan Komisi II DPR RI  tersebut melakukan kunjungan   kerja (kunker) spesifik terkait pelayanan publik di kabupaten  berjuluk The Sunrise of Java ini   Selasa sore (27/7).

Dipimpin langsung Ketua Komisi II, HM Lukman Edy, sebanyak 11 anggota dewan asal lintas fraksi tersebut meninjau langsung sejumlah kantor pelayanan publik  di Bumi Blambangan.  Sebelas anggota DPR RI itu, antara lain Wahidin Halim, Komarudin Watubun, Arif Wibowo,  Sirmaji, Arteria Dahlan,  Rahmad Nasution Hamka, Dadang Muchtar, Muhamad  Nur Purnama M., dan Azikin  Zolthan.

Mereka diterima langsung Bupati Abdullah Azwar Anas di pendapa Sabha Swagata Blambangan. Usai beramah-taman di pendapa, rombongan anggota legislatif tingkat pusat tersebut meninjau sejumlah pelayanan  publik, salah satunya di kantor  Badan Pelayanan Perizinan  Terpadu dan Penanaman Modal (BPPT-PM).

Di tempat itu mereka menyempatkan diri melihat langsung alur sistem pelayanan yang diselenggarakan oleh  BPPT-PM, mulai front office unit pelayanan hingga business  meeting room yang disediakan untuk investor. Lukman Edy mengatakan,kunjungan spesifik tersebut dilakukan untuk melihat langsung sejumlah inovasi yang telah  dibuat Banyuwangi, khususnya layanan publik.

“Kami sering dengar inovasi pelayanan publik di Banyuwangi bagus, untuk itu kami sengaja ke sini melihatn dari dekat pelayanan publik yang sesungguhnya. Ternyata, bukan hanya marketing dan promosinya yang bagus, pelayanan  publik di Banyuwangi ini benar-benar bagus,” ujarnya.

Menurut Lukman, pelayanan publik yang diterapkan Banyuwangi  merupakan inovasi suatu  layanan publik yang mampu  memberikan kemudahan dan percepatan pelayanan bagi masyarakat.  “Pelayanan publik di Banyuwangi sangat layak menjadi  benchmark daerah lain,” kata dia.

Bupati Abdullah Azwar Anas  sempat memaparkan proses  pengurusan perizinan di hadapan para anggota Komisi II DPR RI tersebut. Dikatakan, pihaknya mendesain proses dan regulasi perizinan mampu memberikan  iklim yang kondusif bagi investasi.

“Selain itu, sistem komputer  sudah online ke sistem  pengarsipan sehingga orang yang mengurus perizinan tidak  menunggu lama. Sistemnya  juga online, terhubung dengan  dinas lainnya yang mengeluarkan izin-izin prinsip sehingga semuanya sudah connect dan pengurusan lebih cepat dan langsung selesai,” cetusnya.

Selain meninjau kantor BPPTPM,  rombongan anggota DPR RI  ini juga meninjau lounge pelayanan publik kantor Pemkab Banyuwangi. Lounge pelayanan publik itu disediakan khusus  bagi para tamu yang datang ke area kantor pemkab.

Di ruang ini, semua tamu bisa mengakses berbagai data yang diperlukan di lingkungan Pemkab Banyuwangi. Lounge pelayanan publik tersebut merupakan salah satu upaya untuk membudayakan transparansi di lingkungan  Pemkab.

“Jadi tidak ada lagi pertemuan-pertemuan  rahasia, semuanya   bertemu di lounge ini. Semua  data Pemkab juga bisa diakses di layar-layar komputer yang di sediakan,” kata Anas. Di dalam ruang lounge tersebut memang telah disediakan empat layar komputer besar yang tersambung dengan internet.

Di dalamnya terdapat berbagai data seputar kinerja SKPD  maupun laporan APBD juga bisa diakses dengan mudah. Selain itu, berbagai program seperti capaian bedah rumah, beasiswa, pelatihan pemuda, hingga hibah bisa dipantau.

Aktivitas di rumah sakit, puskesmas, sejumlah pasar, hingga dinas-dinas bisa dipantau melalui CCTV yang tersambung dengan komputer di lounge tersebut.  “Ini juga sarana bagi kami untuk meningkatkan kinerja para  pegawai. Di pusat-pusat layanan  masyarakat akan terpantau  mana saja petugas yang tidak bekerja dengan optimal,” pungkas  Anas. (radar)