Dalam Diskusi Smart Cities di Kedubes AS
JAKARTA- Jika beberapa daerah di Indonesia mencanangkan konsep smart city, Banyuwangi memilih mengembangkan daerah dengan konsep smart kampung. Konsep smart kampung itu dibeberkan Bupati Abdullah Azwar Anas pada acara diskusi Smart Cities yang diselenggarakan Kedubes AS di kawasan SCBD, Jakarta pada 28 Januari 2015 lalu.
Pada kesempatan itu, selain Bupati Anas juga hadir Wali Kota Bandung Ridwan Kamil, Wali Kota Banda Aceh Illiza Saaduddin Djamal dan Dr Ilham Akbar Habibie. Pada kesempatan itu, Bupati Anas menyampaikan, ada banyak konsep smart cities tapi karena Banyuwangi daerah kabupaten, maka istilah yang digunakan smart kampung. Konsep smart kampung, kata Bupati Anas, untuk menghubungkan desa satu dengan desa lainnya.
Problem diindonesia adalah masalah jarak selain problem lainnya. Anas membeberkan, tantangan utama pada Kabupaten Banyuwangi adalah masalah jarak. Banyuwangi merupakan kabupaten paling luas di Jawa Timur. Luas wilayah Banyuwangi yaitu 90 kali lipat dari Banda Aceh, 34 kali lipat dari Bandung. 17 kali lipat Surabaya, dan 9 kali lipat Jakarta.
“Jumlah penduduk kita 1,5 juta jiwa dan luasnya 5,7 juta kilometer persegi. Jadi, masalah jarak bisa diatasi dengan keberadaan IT. Seperti mengurusi KTP di Banyuwangi biasanya tiga jam, dengan menggunakan teknologi bisa mengurus KTP cuma 10 Inenit,” katanya. Untuk mengatasi masalah dengan mengembangkan smart kampungnya, kata Anas, ada tujuh fokus yang sedang dikembangkan smart economy, smart mobility, smart people, smart environment, smart living, smart governance, dan smart farming.
Dari tujuh fokus tersebut, yang paling unik adalah smart people, yang lebih mengutamakan hasil produksi karya daerahnya ketimbang mengandalkan yang lainnya. “Di Banyuwangi, seperti Alfamart dan Indomaret, maupun mal dilarang dibangun (dipusat) hanya boleh di pinggiran, sehingga kami harap ekonomi rakyat terus tumbuh,” ungkapnya. Meski konsep smart kampung yang di terapkan sudah membuahkan hasil, namun masih ada kendala dalam penerapannya. “Masalah utama smart kampung adalah SDM.
Perlu waktu untuk pegawai dalam memahami teknologi ICT maka dari itu kami sangat rajin merekrut PNS yang mempunyai keahlian ICT,” tambahnya. Sementara itu, Dubes AS Robert Blake, mengungkapkan konsep sman city atau kota pintar menjadi jawaban bagi setiap kota yang ingin lepas dari permasalahan klasik. Daerah perlu memanfaatkan teknologi untuk menghapus segala permasalahan kota seperti kepadatan penduduk maupun persoalannya.
Saat ini hampir setengah populasi penduduk bumi ada di kota. “Saat ini ada empat miliar populasi penduduk yang tinggal di kota-kota seluruh dunia. Jumlah itu akan meningkat menjadi 6,5 miliar jiwa di tahun 2050,” katanya. Blake menyampaikan, pemilihan ketiga pemimpin daerah sebagai narasumber diskusi smart cities karena ketiganya memiliki inovasi yang cemerlang untuk diterapkan di pemerintahannya.
Selain itu juga, ketiga orang itu pernah melakukan kerja sama dengan Kedubes Amerika Serikat. Blake ntenjelaskan tujuan diskusi yang diselenggarakannya dapat menjadi inspirasi bagi daerah-daerah lain untuk ikut dalam mengembangkan menjadi kota pintar. Blake mengakui setiap kota di Amerika Serikat belum semuanya menjadi smart city. “Fokus di Indonesia Kita berharap dapat belajar dari pengalaman mereka memimpin daerahnya,” katanya. (radar)
