—————————————————————————————————-
Komisi Pemberantasan Korupsi menggelar rapat koordinasi dan evaluasi tata kelola pemerintahan daerah di ruang rapat DPRD Kabupaten Banyuwangi, Selasa 1 September 2026. Kegiatan ini dihadiri Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani, Ketua DPRD I Made Cahya Negara, seluruh anggota DPRD, dan kepala OPD.
Kasatgas Koordinasi dan Supervisi Wilayah III KPK, Wahyudi, mengatakan agenda tersebut merupakan kegiatan rutin yang dilakukan di daerah untuk memperkuat pencegahan tindak pidana korupsi dalam penyelenggaraan pemerintahan. Ia menilai Banyuwangi termasuk daerah yang cepat menindaklanjuti sejumlah rekomendasi KPK sebelumnya, terutama yang berkaitan dengan penutupan celah risiko korupsi.
Wahyudi menegaskan pencegahan korupsi harus didahulukan melalui pendidikan dan langkah preventif sebelum penindakan. Menurut dia, pendekatan itu menjadi bagian penting dalam membangun tata kelola pemerintahan yang lebih bersih dan akuntabel.
Bupati Ipuk Fiestiandani menyebut rakor tersebut memberi manfaat bagi eksekutif dan legislatif di Banyuwangi. Ia menilai pertemuan dengan KPK menjadi sarana evaluasi atas program yang sudah dijalankan daerah.
Ipuk mengatakan kehadiran KPK juga menjadi pengingat agar program pemerintah berjalan baik, tepat sasaran, dan sesuai regulasi. Ia menambahkan Banyuwangi berkomitmen menjalankan rekomendasi KPK, sebagaimana yang telah dilakukan pada 2025 saat eksekutif dan legislatif diundang ke Jakarta dan langsung menindaklanjuti arahan yang diberikan.
#Banyuwangi #KPK #TataKelolaPemerintahan #PencegahanKorupsi #RakorKPK #DPRDBanyuwangi #IpukFiestiandani #PemerintahDaerah #Akuntabilitas
