KALIPURO – Sejak 19 Oktober 2015 kapal landing craft tank (LCT) Putri Sri Tanjung I berhenti berlayar. Armada kapal milik PT. Pelayaran Banyuwangi Sejati (PBS) itu berhenti beroperasi karena izin kelayakan berlayar sudah habis.
Dengan berhentinya operasional LCT Putri Sri Tanjung I itu, PT. PBS selama delapan bulan berjalan hanya mengoperasikan satu armada, yakni LCT Putri Sri Tanjung. Walau LCT Sri Tanjung I berhenti berlayar, tapi PT. PBS tidak memberhentikan semua anak buah kapal (ABK) dan masih memberikan gaji rutin setiap bulan.
“Berhentinya LCT Sri Tanjung I bukan sengaja dimangkrakkan tapi karena dampak kebijakan pemerintah yang melarang kapal jenis LCT beroperasi,” ujar Direktur Utama PT. PBS, Wahyudi SE. Wahyudi menjelaskan, jauh hari sebelum surat izin kelayakan berlayar itu habis, perusahaan sudah menghitung secara matang.
Untuk memperpanjang izin kelayakan berlayar, syarat utamanya kapal harus melakukan docking. Untuk melakukan docking, kata Wahyudi, perusahaan harus mengeluarkan biaya yang cukup besar sekitar Rp 1 miliar lebih. Untuk mengeluarkan dana Rp 1 miliar itu, perusahaan harus mempertimbangkan banyak hal.
Selain kondisi keuangan yang tidak memungkinkan, masa operasional kapal LCT saat itu tersisa dua bulan. Sebab, Kementerian Perhubungan (Kemenhub) RI sudah memutuskan meng hentikan operasional semua kapal jenis LCT di penyeberangan Ketapang-Gilimanuk pada Desember 2015.
“Sebelum diperpanjang menjadi September 2016, larangan kapal LCT beroperasi sudah diputuskan Desember 2015,” ungkap Wahyudi. Kebijakan larangan itu berdampak cukup serius pada operasional kapal milik PT. PBS. Sebab, PT. PBS tidak mungkin mengeluarkan dana Rp 1 miliar lebih untuk memperpanjang izin kelayakan berlayar, sementara masa operasional tersisa dua bulan.
“Hitung-hitungan secara ekonomi, tidak mungkin memperpanjang izin kelayakan berlayar untuk operasional kapal yang hanya tinggal dua bulan,” sebut Wahyudi. Wahyudi menyebutkan, masa berlaku izin kelayakan berlayar LCT Putri Sri Tanjung I berakhir 19 Oktober 2015.
Sementara itu, pemerintah mengeluarkan kebijakan semua kapal LCT hanya boleh beroperasi hingga Desember 2015. “Tidak mungkin perusahaan mendapatkan uang Rp 1 miliar lebih untuk mengganti biaya dok guna memperpanjang izin kelayakan berlayar dalam waktu dua bulan,” ujar mantan anggota DPRD itu.
Lantaran tidak mungkin memperpanjang izin kelayakan, lanjut Wahyudi, perusahaan memutuskan mengembalikan aset kapal itu kepada pemiliknya, yakni Pemkab Banyuwangi. Sejak beberapa tahun ini PT. PBS menggunakan kapal aset daerah itu dengan cara menyewa.
“Karena tidak mungkin memperpanjang izin kelayakan, maka kita putuskan mengembalikan LCT Putri Sri Tanjung I kepada pemiliknya,” jelasnya. Selama kapal tidak beroperasi, LCT Putri Sri Tanjung I itu diparkir di Pantai Bulusan, Kecamatan Kalipuro.
“Untuk menyelamatkan perusahaan, kita masih melakukan beberapa ikhtiar. Harapan kita mudah-mudahan berhasil,” tambahnya. (radar)
