BANYUWANGI – Ini fenomena menarik dalam dunia prostitusi di Bumi Blambangan. Hasil dengar pendapat di DPRD Banyuwangi terungkap, jumlah mucikari lebih banyak daripada jumlah pekerja seks komersial (PSK).
Temuan itu terkuak saat hearing Komisi I DPRD dengan Dinas Sosial, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi (Dinsosnakertrans), Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dispendukcapil), dan Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana (BPP dan KB) BANYUWANGI – Ini fenomena menarik dalam dunia prostitusi di Bumi Blambangan.
Hasil dengar pendapat di DPRD Banyuwangi terungkap, jumlah mucikari lebih banyak daripada jumlah pekerja seks komersial (PSK).
Temuan itu terkuak saat hearing Komisi I DPRD dengan Dinas Sosial, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi (Dinsosnakertrans), Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dispendukcapil), dan Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana (BPP dan KB) Sekretaris Komisi 1 DPRD Banyuwangi, Eko Susilo Nur Hidayat mengatakan, ketiga SKPD tersebut dipanggil untuk hearing mengenai pencapaian ki nerja masingmasing.
Ternyata hasilnya belum seperti yang di harapkan kalangan wakil rakyat. “Penanganan lokalisasi PSK ternyata masih tidak jelas,” katanya. Menurut Eko, Dinsos nakertrans ternyata tidak mampu memberikan data konkret mengenai jumlah PSK dan mucikari di Banyuwangi. “Masak mucikari dan PSK jumlahnya lebih banyak mucikarinya,” ujarnya.
Dia menyebutkan, dalam hearing yang dihelat Jumat lalu (28/9) tersebut, Dinsos nakertrans hanya diwakili sejumlahkepala bidang (kabid). Mereka menyebutkan bahwa jumlah PSK di Banyuwangi saat ini sekitar 188 orang, dan jumlah mucikari sebanyak 198 orang. “Mucikari itu memiliki beberapa anak buah (PSK).
Tapi, jumlah mucikari kok lebih banyak,” ujarnya. Mengenai program yang akan dilakukan, lanjut Eko, ternyata masih belum jelas. Padahal, dalam Perubahan APBD yang baru saja disahkan, dananya cukup besar. Dana untuk pengentasan PSK mencapai Rp 400 juta. dana pengentasan mucikari dianggarkan Rp 1,2 miliar.
Bila program tidak jelas, dana sebesar itu bisa melayang,”cetusnya. Eko mengakui, program BPP dan KB Banyuwangi juga tidak jauh pencapaiannya dengan Dinsosnakertrans. Terutama dalam menangani kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dan pemerkosaan anak.
KDRT masih banyak dan pemerkosaan anak relatif tinggi,” terangnya. Selain itu, pendampingan yang dilakukan BPP dan KB melalui perlindungan perempuan dan anak (PPA) belum menunjukkan hasil yang memuaskan. “Banyak penanganan yang tidak tuntas. Ka sihan para korban,” katanya. (radar)
