Kumpulan Berita Terkini Seputar Banyuwangi
English VersionBahasa Indonesia
News  

Mabes Polri Tetapkan Eks Kapolri Listyo Sigit Prabowo sebagai Tersangka Kasus Penyadapan

Mabes Polri Tetapkan Eks Kapolri Listyo Sigit Prabowo sebagai Tersangka Kasus Penyadapan
Mabes Polri Tetapkan Eks Kapolri Listyo Sigit Prabowo sebagai Tersangka Kasus Penyadapan

Bikin tampilan hijab kamu makin manis dan elegan dengan outer ceruty yang super nyaman ini.

Cek Disini 👉 https://byek.link/oZQH

Pilihan tepat untuk pelengkap outfit harianmu agar tetap tampil stylish di segala suasana.
—————————————————————————————————-

# Eks Kapolri Listyo Sigit Jadi Tersangka Kasus Dugaan Penyadapan Presiden Prabowo

Bareskrim Polri menetapkan tiga orang sebagai tersangka dalam kasus dugaan penyadapan ilegal, akses ilegal, dan penghapusan data elektronik. Salah satu tersangka adalah Kepala Staf Kepresidenan sekaligus mantan Kapolri, Jenderal Listyo Sigit Prabowo.

Penetapan tersangka disampaikan Kabareskrim Polri Komjen Asep Safrudin dalam konferensi pers di Mabes Polri, Jakarta Selatan, Selasa, 3 November 2026.

Dua tersangka lain dalam perkara ini adalah Kepala Divisi Hukum Polri Irjen Ahrie Sonta Nasution dan Irjen Eko Hadi Santoso. Sementara itu, seorang berinisial SU masih diperiksa sebagai saksi.

Bareskrim menduga penyadapan dilakukan terhadap nomor telepon Presiden Prabowo Subianto sejak 2025 hingga 2026. Sasaran penyadapan disebut tidak hanya presiden, tetapi juga pejabat negara, tokoh politik, media, organisasi kemasyarakatan, lembaga swadaya masyarakat, dan pengusaha.

Menurut Asep, penyadapan tersebut diduga dilakukan tanpa mengikuti prosedur resmi. Perintah penyadapan disebut tidak dilengkapi surat permohonan penyidik maupun lampiran laporan polisi sebagaimana diatur dalam Peraturan Kapolri Nomor 5 Tahun 2010.

Penyidik juga menduga adanya upaya menghilangkan bukti dalam perkara tersebut. Jejak log penyadapan pada sistem Lawful Interception Management System atau LIMS disebut telah dihapus pada Oktober 2026.

Dalam proses penyidikan, polisi menyita 11 unit telepon seluler, satu unit tablet iPad, dan empat perangkat USB flash drive sebagai barang bukti.

Para tersangka dijerat dengan sejumlah ketentuan pidana. Pasal 258 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana mengatur larangan mendengarkan, merekam, mengubah, menghambat, atau mencatat transmisi elektronik yang tidak bersifat publik. Pelanggaran pasal tersebut memiliki ancaman pidana maksimal 10 tahun penjara.

Penyidik juga menerapkan Pasal 332 ayat 1 dan ayat 2 UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP terkait akses ke komputer atau sistem elektronik milik orang lain secara sengaja dan tanpa hak. Ketentuan itu memuat ancaman pidana maksimal enam tahun penjara.

Selain itu, para tersangka dijerat Pasal 32 ayat 1 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Pasal tersebut mengatur perbuatan mengubah, merusak, menghilangkan, memindahkan, atau menyembunyikan informasi elektronik milik orang lain atau milik publik. Ancaman pidananya mencapai delapan tahun penjara.

Bareskrim masih mendalami peran masing-masing tersangka, termasuk keterangan saksi berinisial SU. Polisi juga melanjutkan pemeriksaan terhadap barang bukti dan dugaan penghapusan data elektronik dalam kasus tersebut.

#ListyoSigit