Buka 90 Jenis Layanan Publik
BANYUWANGI – Banyuwangi resmi memiliki mal pelayanan publik. Soft launching pusat pelayanan publik terpadu satu yang dipusatkan di gedung eks Mall of Sri Tanjung (MOST) tersebut dilakukan Bupati Abdullah Azwar Anas kemarin (6/ 10).
Tidak tanggung-tanggung, pada tahap awal ini saja, masyarakat bisa mengakses sedikitnya 85 jenis layanan publik yang sebelumnya dilayani di kantor lima satuan kerja perangkat daerah (SKPD) yang berbeda.
Layanan asal SKPD di lingkungan Pemkab Banyuwangi yang digeser itu meliputi administrasi kependudukan seperti akta kelahiran dan kematian, kartu identitas anak, dan KTP.
Selain itu, sejumlah layanan perizinan maupun pembayaran dan pengajuan keberatan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) juga bisa diakses di mal pelayanan publik tersebut. Secara rinci, 85 jenis layanan itu terdiri dari 39 jenis layanan dari Dinas Kesehatan (Dinkes), 22 jenis layanan dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP), dan sembilan layanan dari Badan Pendapatan Daerah (Bapenda).
Juga ada 12 jenis layanan yang sebelumnya dilayani di kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dispendukcapil) serta tiga jenis layanan asal Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Penataan Ruang (PU-CKPR) yang juga telah digeser ke mal pelayanan publik tersebut.
Bukan hanya 85 layanan SKPD, beragam jenis layanan publik yang lain, seperti pendaftaran dan mutasi kepesertaan BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan, pembayaran dan pengaduan PDAM, perpanjangan surat izin mengemudi (SIM) juga bisa diakses di gedung pelayanan terpadu satu pintu yang telah diluncurkan kemarin tersebut.
Bupati Anas mengatakan, pada tahap awal sekitar 90 jenis layanan tersedia di mal pelayanan publik tersebut. “lni ikhtiar mewujudkan pelayanan yang lebih baik. Dengan tekad serta gotong royong warga dan birokrasi, hari ini menjadi sejarah bagi Banyuwangi. Warga tidak perlu ke berbagai instansi untuk mengurus satu keperluan, semuanya cukup di sini,” ujarnya.
Saat ini, imbuh Anas, proses integrasi sistem lainnya terus dilakukan, sehingga jenis layanan pun semakin meningkat. Diantaranya integrasi dengan sistem di kepolisian, keimigrasian, Direktorat Jenderal Pajak, Kementerian Keuangan, serta Kementerian Agama.
“Jadi nanti urus dokumen yang berkaitan dengan kepolisian seperti SIM dan SKCK, terkait keimigrasian seperti paspor, bayar pajak, urus surat-surat yang berkaitan dengan Kementerian Agama seperti surat nikah bisa di sini. Akhir bulan ini, kita targetkan 150 jenis layanan sudah tersedia di mal pelayanan publik ini,” kata dia.
Anas menambahkan, dengan mal pelayanan publik, pelayanan menjadi ringkas dan transparan. “Tidak ada pungutan tidak resmi. Kalau ada yang mewajibkan perlu retribusi daerah, bisa langsung bayar ke loket bank yang disediakan di sini,” tegasnya.
Menuntut Anas, semua sumber daya manusia (SDM) yang bertugas di mal pelayanan publik bisa memberikan layanan optimal ke publik. “Kami siapkan insentif tambahan bagi frontliner di sini, biar kerjanya makin optimal, Ramah, senyum, melayani warga dengan baik,” ujarnya. (radar)
