BANYUWANGI – Meski baru dibuka, namun Mal Pelayanan Publik kini menjadi magnet baru bagi daerah lain untuk datang ke Banyuwangi. Hampir setiap hari, Mal Pelayanan Publik dikunjungi pihak dari berbagai daerah di Indonesia untuk belajar pelayanan publik Banyuwangi.
Yang terbaru, rombongan Wakil Bupati Karangasem I Wayan Artha Dipa berkunjung ke mal pelayanan publik, Senin lalu (12/12). Dia datang bersama 30-an pejabat Karangasem untuk belajar pengurusan perizinan di kabupaten ujung timur Pulau Jawa ini.
Rombongan Pemkab Karangasem tersebut diterima langsung Bupati Abdullah Azwar Anas dan Wakil Bupati (Wabup) Yusuf Widyatmoko di lounge pelayanan publik kantor pemkab. Selain berbincang dengan Anas dan Yusuf, rombongan pejabat asal Pulau Dewata itu melihat keterbukaan informasi publik yang bisa diakses langsung melalui layar monitor yang berada di lounge pelayanan publik tersebut.
Wayan mengatakan, pihaknya sengaja datang ke Banyuwangi ingin belajar tentang perizinan. Dia mengaku tertarik melihat secara langsung Mal Pelayanan Publik karena penasaran setelah membaca statemen MenPAN-RB yang mengatakan bahwa Banyuwangi memiliki sistem yang sangat bagus terkait perizinan.
”Jadi kami pikir Banyuwangi sangat layak jadi jujugan belajar. Semoga apa yang kami dapatkan dari sini, bisa kami serap dan terapkan di tempat kami,” ujarnya.
Bupati Abdullah Azwar Anas mengatakan Mal Pelayanan Publik merupakan ikhtiar pemkab mewujudkan pelayanan yang lebih baik. Warga tidak perlu datang ke berbagai instansi untuk mengurus satu keperluan, semuanya cukup dilakukan di satu tempat.
”Ini cara kami mengubah paradigma masyarakat. Kalau dulu mengurus dokumen di pemerintahan dianggap ribet dan membosankan, dengan cara seperti ini kami berharap pengurusan jadi lebih mudah dan menyenangkan,” tegasnya.
Anas melanjutkan, Mal Pelayanan Publik Banyuwangi kini melayani 149 jenis layanan. Tidak hanya administrasi kependudukan, berbagai jenis perizinan serta retribusi daerah bisa diakses di gedung yang berlokasi tepat di sebelah barat Pasar Banyuwangi tersebut.
Bukan itu saja, masyarakat juga bisa mengurus surat kendaraan, surat kepolisian, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS), hingga surat-surat yang diterbitkan Kementerian Agama, seperti yang terkait pernikahan di Mal Pelayanan Publik.(radar)
