Marak Pengiriman Janur ke Bali, Produktivitas Kelapa Turun 78 %

0
1990

Pada Perda Nomor 5 Tahun 1996, siapa pun dilarang mengusahakan tanaman kelapas selain untuk diambil buahnya tanpa seizin bupati. Selain itu, siapa pun dilarang menebang pohon kelapa, kecuali tanaman kelapa yang tumbuh di sekitar halaman rumah dan dalam jumlah yang terbatas, serta penebangan pohon kelapa di atas lahan yang direncanakan untuk pembangunan sarana dan prasarana umum dan pembangunan proyek-proyek strategis. Bukan itu saja, siapapun dilarang merusak tanaman kelapa remaja tanpa alasan yang jelas.

Namun sayang, perda tersebut kini sudah tak lagi “bertaring”. Sebab, sanksi bagi para pelanggar perda sudah tidak relevan. Betapa tidak para pelanggar perda hanya dikenai sanksi kurungan maksimal selama tiga bulan atau denda sebesar Rp 50 ribu.

“Maka, saat ini DPRD bersama eksekutif mulai membahas perubahan perda tersebut. Harapannya, perda yang baru bisa menjadi instrumen penting untuk melindungi tanaman kelapa di Banyuwangi,” kata Khoiri Selasa (15/8).

Sementara itu, Ketua Panitia Khusus (Pansus) Raperda Perlindungan Tanaman Kelapa DPRD Banyuwangi, Siti Mafrochatin Ni`mah, menuturkan dalam raperda yang kini dibahas oleh pansus dan tim eksekutif, sanksi yang dikenakan kepada orang yang mencuri dan atau menjual janur ke luar Banymvangi berupa denda mencapai Rp 50 juta dan kurungan selama enam bulan.

“Sanksi ini disesuaikan dengan ketentuan Undang-Undang tentang pembentukan peraturan daerah,” terasnya. Selain itu, pansus juga tengah mempertimbangkan untuk mengakomodasi klausal Undang-Undang Nomor 39 tahun 2014, misalnya setiap orang dilarang melakukan penebangan tanaman di kawasan perkebunan dan memanen atau memungut hasil perkebunan secara dikenakan kepada orang yang mencuri dan atau menjual janur ke luar Banyuwangi berupa denda mencapai Rp 50 juta dan kurungan selama enam bulan.

Lanjutkan Membaca : First | ← Previous | ... | 2 |3 | 4 | Next → | Last