Kumpulan Berita Terkini Seputar Banyuwangi
English VersionBahasa Indonesia

Mensos Adopsi Penanganan Kemiskinan di Banyuwangi

Daftarkan email Anda untuk Berlangganan berita dikirim langsung ke mailbox Anda

Mensos-Khofifah-menyerahkan-bantuan-kepada-siswa-berkebutuhan-khusus-berprestasi-di-Pendapa-Sabha-Swagata-Blambangan-kemarin.

BANYUWANGI – Menteri Sosial (Mensos) RI, Khofifah Indar Parawansa, bakal menjadikan Unit Gawat Darurat (UGD) Penanganan Kemiskinan yang digagas Pemkab Banyuwangi sebagai role model sistem layanan rujukan terpadu (SLRT) tingkat nasional.

Bahkan, dia berencana memaparkan program penanggulangan kemiskinan andalan Banyuwangi itu pada forum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) agar bisa dijadikan rujukan SLRT tingkat dunia. Hal itu dikatakan Mensos Khofifah kepada sejumlah wartawan usai menyerahkan bantuan sosial Program Keluarga Harapan (PKH) untuk keluarga miskin di Pendapa Sabha Swagata Blambangan kemarin  (25/4).

“Tahun ini Kemensos akan menyiapkan 50 kabupaten untuk menjadi bagian dari SLRT.  Saya terkejut sekali ada kabupaten yang pernah mendapat apresiasi dari PBB, dan ternyata yang  sekarang disiapkan oleh Banyuwangi jauh lebih advance dibandingkan daerah tersebut. Banyuwangi punya UGD Kemiskinan, Smart Kampung, dan  e-Village Budgeting,” ujarnya.

Khofifah menambahkan, SLRT  yang disiapkan Kemensos tahun ini diperlukan untuk meng-update seluruh layanan kesejahteraan sosial, termasuk untuk rumah tidak layak huni, dan lain-lain. Data tersebut akan direspons dan ditindaklanjuti dengan cepat.

“Misalnya, ada orang kurang  mam pu belum dapat Kartu Indonesia Sehat (KIS) sementara kita  punya 400 ribu buffer stock. Maka clangsung akan kita berikan ke mereka. Jangan sampai buffer stock itu tidak sampai kepada mereka yang membutuhkan,”  kata dia.

Sekadar diketahui, angka kemiskinan di Banyuwangi turun signifi kan dari 20,4 persen pada 2010menjadi 9,2 persen pada 2015.  Mengetahui akselerasi pe ngentasan kemiskinan yang sangat cepat  tersebut, Mensos menyatakan ingin menyelaraskan SLRT dengan program Smart Kampung dan UGD Penanganan Kemiskinan di Banyuwangi.

“Saya belum sampaikan ke Pak Bupati (Abdullah  Azwar Anas). Saya ingin menjadikan  ini sebagai rule model untuk SLRT  yang tahun ini kita siapkan. Ini akan menjadi bagian yang bisa  dijadikan role model di tingkat  nasional,” paparnya.

Lebih dari itu, Mensos Khofifah berharap Banyuwangi siap jadi role model Indonesia. Dia ingin Smart Kampung dan UGD Kemiskinan tersebut menjadi sistem layanan terpadu. “Sehingga November mendatang bisa menyampaikan format ini kepada PBB. Karena memang ada format  yang diharapkan bisa menjadi role model di dunia. Sehingga, yang diinisiasi Banyuwangi tidak  hanya dijadikan role model di  Indonesia, tapi juga di negaranegara lain di dunia,” cetusnya.

Sementara itu, Smart Kampung merupakan program pelayanan publik yang digagas Pemkab  Banyuwangi untuk meningkatkan  kualitas masyarakat pedesaan. Pelayanan publik, seperti Surat Pernyataan Miskin (SPM);  surat keterangan lahir, mati,  pindah, dan datang; akta kelahiran, pengurusan kartu keluarga; cukup  di desa/kelurahan.

Bahkan, tiap  desa dilengkapi data kemiskinan. Melalui program tersebut, balai  desa diharapkan jadi pusat aktivitas masyarakat dengan dilengkapi internet nirkabel (wifi) yang wajib dianggarkan pemerintah desa. Balai desa dijadikan spot untuk mencari informasi, sekaligus pusat  aktivitas warga, mulai les kesenian, posyandu, kegiatan ekonomi produktif,  hingga temu warga.

Di setiap desa juga terdapat penunjang Unit Pelaksana Teknis  (UPT) Penanganan Kemiskinan yang sinkron dengan kantor UGD Kemiskinan di kantor bupati dan kecamatan. UPT yang berdiri di setiap kecamatan itu bertugas  menyisir permasalahan warga di  tingkat lokal agar segera tertangani.

Setiap laporan dan pengaduan  terkait kemiskinan akan langsung direspons pemkab dalam waktu tidak kurang dari empat jam dengan mengintegrasikan sejumlah dinas terkait, seperti Dinas  Sosial, Dinas Pendidikan, Dinas  Kesehatan, Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, serta  Bagian Kesejahteraan Masyarakat  sebagai sekretariat UGD.

Sementara itu, sesaat sebelum Mensos hadir, Pendapa Sabha  Swagata Blambangan juga kehadiran  satu tamu penting lain, yakni Menteri Agama (Menag) RI, Lukman Hakim Saifuddin. Pada  kesempatan tersebut Menag  berpesan agar masyarakat menjaga nilai-nilai agama yang telah  tertanam baik di Banyuwangi.

Lukman mengatakan, dirinya  menyadari bahwa masyarakat  Banyuwangi adalah masyarakat yang sangat agamis, masyarakat yang sangat religius, dan memegang teguh nilai-nilai agama. “Saya hanya titip, mohon ini terus dijaga. Karena tanpa agama, kehidupan kita tentu akan  menghadapi persoalan-persoalan di kemudian hari,” kata dia.

Selain itu, Menag berharap dukungan masyarakat Banyuwangi  terhadap seluruh prog ram  pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. “Mudah-mudahan dengan  dukungan seluruh masyarakat Banyuwangi, program pemerintah pusat dan daerah betul-betul bersinergi sehingga manfaatnya betul-betul bisa kita rasakan bersama,” pungkasnya.  (radar)