BANYUWANGI – Krisis finansial yang melanda Persewangi yang berujung tidak dipenuhinya kewajiban melaksanakan partai tandang ke Manokwari, tentu akan merugikan secara tim. Selain gagal mendulang poin, tim berjuluk Laskar Blambangan itu juga dihadapkan pada kenyataan lain.
Pengurangan poin dan kemungkinan sanksi denda dari PSSI, bisa saja menjadi dampak Tuntut Transparansi Pengelolaan Keuangan dari keputusan walk out (WO) Persewangi saat berhadapan melawan tuan rumah Perseman Manokwari Sabtu lalu (5/5).
Masalah yang mendera Persewangi tidak hanya berhenti sampai di situ. Kegagalan Persewangi berangkat ke Papua itu juga mengundang keprihatinan dari sejumlah pemerhati sepak bola di Banyuwangi.
Mereka menyayangkan aksi WO yang diambil oleh manajemen Persewangi. Kejadian ini langsung memicu reaksi di kalangan masyarakat. Mereka menuding kondisi internal Persewangi sudah tidak sehat. Masukan kritis disuarakan pentolan suporter Laros Jenggirat, Ahmad Mustain.
Dia menyatakan, persoalan Persewangi yang gagal melakukan partai away ke Manokwari, harus dicari asal usulnya. Meski pengurus beralasan masalah dana, Mustain yakin bahwa halitu bukan satu satunya penyebab. “Banyak indikasi yang muncul soal Persewangi saat ini,” kata lelaki yang juga kepala BRI Unit Karangdoro itu.
Mustain menyebut, masalah Persewangi ada di sisi internal yang membuat masalah kian menjadi akut. Masalah itu di antaranya transparansi soal masalah dana. Sejauh ini belum ada laporan secara terbuka keluar masuknya uang yang dikelola oleh pengurus Persewangi.
Padahal, dana yang dikelola banyak yang merupakan dana dari publik. Dana tersebut diterima Persewangi lewat sumbangan. Baik itu sumbangan secara sukarela, maupun lewat surat edaran bupati, dan sumbangan pengusaha plus Forum Pimpinan Daerah (Forpimda).
Di sisi lain, kata Mustain, pengurus juga belum transparan terkait nilai kontrak dan gaji pemain selama ini. Hal itu terus berlangsung mulai dari awal hingga terjadinya renegosiasi. Selain itu, masalah gaji pemain telat hampir empat bulan juga sudah muncul ke permukaan. Bahkan, gaji pelatih belum dibayar hingga enam bulan.
Dan terakhir, Persewangi tidak bisa memberangkatkan tim ke Manokwari. “Ini memalukan sampai tim tidak bisa berangkat,” tegas Mustain. Menanggapi berbagai persoalan itu, Mustain meminta manajemen Persewangi pun bersikap ksatria. Bila memang dirasa tidak mampu, sebaiknya manajer maupun pengurus mundur dari jabatannya.
Posisi Persewangi kemudian bisa diserahkan ke bupati sebagai pembina olahraga utama di Banyuwangi. Dan solusi lainnya, pihak terkait seperti DPRD dan Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) atas nama pemkab Banyuwangi harus segera mengambil sikap. Bila diperlukan lakukan audit anggaran Persewangi, atau mengambil langkah bersama dengan duduk bersama lewat hearing atas kondisi Persewangi di DPRD.
Kritik senada juga dilontarkan mantan pengurus Persewangi, Julies Setyo Puji Rahayu. Anggota DPRD dari Partai Golkar itu merasa perlu untuk mencari sebab keterpurukan Persewangi saat ini. “Eman, tim ini sudah dibangun dengan dana tidak sedikit, sekarang kondisinya ngenes,” ujarnya.
Soal tuntutan hearing yang diminta oleh kalangan supporter Persewangi, Julies menyerahkan sepenuhnya kepada publik. Bila itu dirasa bisa menciptakan keterbukaan informasi dan menjadi salah satu solusi untuk menyelamatkan Persewangi, usulan hearing itu dinilainya cukup positif.
Sekadar diketahui, Persewangi dipastikan walk out (WO) dalam pertandingan Divisi Utama PSSI yang di Stadion Sanggeng, Manokwari, Sabtu lalu (5/5). Tidak berangkatnya Persewangi dalam melakoni laga tour ke Papua disebabkan
“Hearing sah-sah saja, dan itu bisa dilakukan,” tegasnya. alasan klasik. Manajer Persewangi Nanang Nur Ahmadi mengaku, saat ini Persewangi tidak memiliki dana untuk membiayai keberangkatan tim ke Papua. Imbasnya, manajemen tidak bisa memenuhi pertandingan yang telah ditetapkan oleh PSSI. (radar)
