GENTENG – Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (PCNU) Kabupaten Banyuwangi, menolak rencana sekolah lima hari dengan sistem Full Day School (FDS) yang akan diterapkan oleh menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) RI, Muhadjir Effendy.
Ketua Tanfidziyah PCNU kabupaten Banyuwangi, KH. Masykur Ali, menilai kebijakan Mendikbud itu jelas akan mengubah bahkan merusak jadwal pendidikan diniyah, dan Taman Pendidikan Quran (TPQ) yang selama ini sudah bergandengan dengan pendidikan formal. Itu bisa dilihat dari jadwal masuk dan pulang sekolah.
Padahal, kegiatan TPQ dan sekolah diniyah itu dilaksanakan usai sekolah regular, yakni mulai pukul 13.00 hingga pukul 15.00. “Selama ini sudah bisa dirasakan hasilnya saat anak-anak belajar agama melalui TPQ,” ungkapnya.
Sinergitas lembaga sekolah formal dan lembaga pendidikan diniyah yang selama ini terbangun, itu perlu dipertahankan. Apalagi, peran lembaga-lembaga itu sangat penting. Tugas membantu proses belajar anak-anak, tidak bisa jika hanya dibebankan pada guru di SD saja.
“Kalau hanya guru agama di SD saja, tidak akan mampu,” cetus mantan pengawas pendidikan di Kabupaten Banyuwangi itu. Kiai Masykur menyebut, jika kebijakan FDS itu dipaksakan, maka berpotensi menutup kegiatan TPQ yang selama ini memiliki andil dalam memberikan warna pendidikan kepada anak-anak.
Dan itu, juga akan berpengaruh terhadap rutinitas dan aktivitas para guru ngaji. “Dengan dicanangkan ada full day school, maka gulung tikar TPQ,” tutupnya. Rencana pemerintah akan melibatkan guru diniyah dalam kebijakan FDS itu, Kiai Masykur mengaku pesimistis. Menurutnya, rencana itu selama ini belum dimunculkan di publik secara jelas.
“Sampai hari ini kan belum ada juklak dan juknis,” terangnya. Bahkan, Kiai Masykur menilai nanti akan menimbulkan masalah baru, karena selama ini para siswa sudah memiliki kecenderungan kepada lembaga diniyah tertentu. Jika sekolah membuat aturan belajar diniyah disatukan, maka akan menyulitkan pihak lain.
“Ini akan memicu persoalan,” ucapnya. Kiai Masykur mengaku akan mengambil langkah tegas bila rencana FDS itu benar-berair dilaksanakan. Malahan sudah ada yang berencana untuk menggelar aksi turun jalan.
“Kalau diteruskan, nanti teman-teman dari lembaga diniyaht ngajak turun jalan,” tegasnya. Di tempal terpisah, ketua RMI Kabupaten Banyuwangi, KH Ahmad Munib syafaat, juga menyatakan yang sama.
Sejak awal kalangan pesantren menolak adanya rencana FDS. Rencana itu jika dijalankan akan mengurangi jam pelajaran diniyah yang sudah dilakukan di lembaga pendidikan diniyah. “Sejak awal kami tidak setuju. Karena akan memangkas jam pendidikan anak di pendidikan berbasis agama, seperti TPQ dan madrasah diniyah,” tegasnya.
Gus Munib, sapaan KH Ahmad Munib syafaat menyampaikan jika rencana ini berlanjut, kalangan pesanttren akan mengirimkan surat resmi penolakan kepada pemerintah pusat. “Kita akan kirim surat resmi pada pemerintah pusat,” cetusnya. (radar)
