BANYUWANGI – Penolakan rencana kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) di Kabupaten Banyuwangi terus melebar. Setelah aktivis mahasiswa dari PMII Cabang Banyuwangi, kini giliran DPD Partai Golkar (PG) Banyuwangi dan DPC Gerindra Banyuwangi juga melakukan hal yang sama.
DPD Partai Golkar Banyuwangi yang menolak rencana kenaikan harga BBM ini dilakukan dengan memasang puluhan spanduk di jalan raya. Sepanduk warna kuning yang mulai dipasang kemarin itu berisi Tolak Kenaikan Harga BBM.
“Menaikkan harga BBM itu hanya membuat rakyat sengsara,” cetus ketua DPD
Partai Golkar Banyuwangi Sumantri Soedomo. Menurut Sumantri, sikap menolak rencana pemerintah yang akan menaikkan harga BBM ini sesuai dengan aspirasi dari masyarakat yang ada di Kabupaten Banyuwangi.
Saat ini, jelas dia, rakyat sudah banyak yang resah mendengar pemerintah yang akan menaikkan harga BBM. “Kenaikan harga BBM masih rencana, harga sembako dan kebutuhan lain sudah pada naik semua,” ungkapnya. Keputusan DPD Partai Golkar Kabupaten Banyuwangi yang menolak dengan rencana kenaikan harga BBM ini, sebut dia, akan disampaikan pada DPD Partai Golkar Jawa Timur dan DPP Partai Golkar.
Hal ini dilakukan, karena keputusan yang telah diambil ini merupakan aspirasi dari masyarakat yang ada di bawah. “Aspirasi rakyat yang menolak kenaikan harga BBM akan kita sampaikan hingga ke pusat,” janjinya. Sementara, DPC Partai Gerindra Banyuwangi yang juga menolak rencana kenaikan harga BBM, menganggap kenaikan harga BBM dianggap sangat memberatkan masyarakat.
“Menaikkan harga BBM itu sama saja dengan menyengsarakan rakyat,” cetus Humas DPC Partai Gerindra, Fajar Isnaeni. Bagi Gerindra, jelas dia, subsidi untuk BBM itu masih diperlukan. Jika pemerintah bersikukuh mencabut subsidi
dan menaikkan harga BBM, maka kebijakan itu dianggap inkontitusional dan melanggar UU No 12 tahun 2011 tentang APBN 2012. “Pemberian BLT (bantuan langsung tunai), kami anggap hanya uforia saja,” katanya.
Sampai saat ini, jelas dia, masih ada sekitar 135 juta rakyat Indonesia yang tercekik inflasi riil 15 persen hingga 20 persen. Sedang BLT sebesar Rp 150 ribu sebulan, hanya menjangkau sekitar 70 juta warga kurang mampu. “Masih ada 65 juta penduduk yang tercekik karena kenaikan harga BBM ini,” ungkapnya. (radar)
