Kumpulan Berita Terkini Seputar Banyuwangi
English VersionBahasa Indonesia
Sosial  

Proyek Tanpa Papan Anggaran Dikeluhkan

Daftarkan email Anda untuk Berlangganan berita dikirim langsung ke mailbox Anda
Salah satu proyek penahan badan jalan di Dusun Kendal, Desa Sragi, Kecamatan Songgon.

SONGGON – Saat ini mulai banyak pengerjaan proyek pembangunan di Banyuwangi. Aktivitas pengerjaan proyek tersebut merata hingga di pelosok desa. Hanya saja, pemerintah desa  kerap kali kelimpungan ketika pelaksana proyek tidak memasang papan anggaran.

Padahal, papan anggaran itu  difungsikan untuk umum. Tujuannya agar masyarakat luas bisa mengawasi secara bersama-sama. Selain itu, pemerintah desa juga bisa lebih mudah memberikan penjelasan kepada warga bahwa pelaksanaan itu bukan dilaksanakan oleh desa.

Seperti yang terjadi di Desa Sragi, Kecamatan Songgon. Tercatat ada lima titik pengerjaan proyek yang saat ini tengah berlangsung. Cuma, semua proyek tersebut tidak ada papan plang yang semestinya dipasang di  kawasan proyek tersebut.

Pejabat Kepala Desa Sragi, Saris mengaku kalau lima titik pengerjaan proyek itu berada di sejumlah dusun. Antara lain, di Dusun Bongkoran, ada dua lokasi. Di Dusun Pertapan saat ini tengah  di garap pembangunan jembatan.

Selain itu, di kampung Si Untung juga tengah dikerjakan saluran irigasi. Titik terakhir yaitu pembangunan penahan badan jalan di Dusun Kendal. “Tapi ya itu tidak ada papan namanya, “sesalnya. Dari lima titik proyek itu, terang  dia, hanya ada satu pelaksana proyek yang telah memberitahukan kepada pemerintah desa  terkait dengan pekerjaan yang  tengah dilakukan.

“Yang lain tidak ada. Kita juga kesulitan jika warga bertanya,’’ bebernya.  Menurut dia, papan nama itu harus dipasang ketika proyek sedang digarap. Itu untuk mengetahui siapa pelaksana proyek  maupun anggarannya.

“Kalau  pembangunan fisik itu dari ADD maupun DD, kita bisa menjawab. Ini yang garap CV, kita tidak bisa  menjawab masalah anggarannya, karena memang tidak ada papannya,’’ tuturnya.

Oleh karena itu, pemerintah desa meminta kepada pelaksana proyek itu mengirimkan surat pemeritahuan. Pihak desa, terang Saris, sebetulnya sudah meminta  agar hal itu dilakukan oleh  pelaksana proyek. “Tapi sampai sekarang tidak ada realisasinya,’’  keluhnya. (radar)