NU-Muhammadiyah Tegaskan Dukung Penutupan Lokalisasi
GENTENG – Langkah Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) menutup sejum-lah lokalisasi pekerja seks komersial (PSK) menuai dukungan dua organisasi massa Islam terbesar di Banyuwangi, yaitu Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama (NU). Melalui ketua masing-masing, kedua ormas Islam tersebut memberikan apresiasi terhadap penutupan lokalisasi prostitusi tersebut.
Apalagi, beberapa langkah persuasif terhadap para penghuni lokalisasi sudah diberikan sebelumnya oleh pihak Pemkab Banyuwangi. “Sikap Muhammadiyah jelas, yaitu mendukung pemkab melakukan penutupan lokalisasi. Apalagi, solusi yang diberikan sudah cukup bagus,” tegas Ketua Pimpinan Daerah Muhammadiyah Banyuwangi, Suhadak As’ar y, kemarin.
Sekadar tahu, sebelum akhirnya melakukan penutupan sejumlah lokalisasi di beber-apa kecamatan, Pemkab Banyuwangi sudah mengambil kebijakan, yaitu melarang PSK dari luar daerah masuk ke lokalisasi Bumi Blambangan. Sehingga, akhir-akhir ini para PSK yang menghuni sejumlah lokalisasi di beberapa kecamatan adalah warga asli Banyuwangi. Selain rutin melakukan cek kesehatan, mereka juga diberi bekal keterampilan dan modal untuk bekerja secara normal di tengah masyarakat.
Hanya saja, lanjut Suhadak, pemberian bekal keterampilan dan modal saja tidak cukup. Mereka juga harus diberi tambahan pembekalan rohani. “Bekal rohani juga penting, dan Muhammadiyah siap apabila memang dibutuhkan memberikan pendampingan rohani kepada PSK dan Mucikari,” tandasnya. Hal sama juga disampaikan Ketua Tanfidziah PCNU Banyuwangi, H. Masykur Ali. Menurutnya, langkah Pemkab tersebut patut didukung semua pihak, termasuk warga Nahdliyin.
Pihaknya juga meminta agar badan otonom NU, seperti Ansor, IPNU–IPPNU, Muslimat, dan Fatayat NU, turut menyukseskan program pengentasan PSK dan mucikari dari lokalisasi tersebut. “Banser juga kita minta mendukung langkah pemkab,” tandasnya. Sementara itu, selain dari ormas, dukungan terhadap langkah pemkab itu juga datang dari fraksi di DPRD Banyuwangi, yaitu Fraksi Kebangkitan Bangsa (FKB).
Anggota FKB Zainal Arifin Salam menegaskan, upaya me ngurangi jumlah PSK di Banyuwangi sebenarnya sudah lama disampaikan berbagai pihak. Bahkan, 2006 silam ekse-kutif dan legislatif sudah berniat membuat peraturan daerah (perda) antimaksiat meski pada akhirnya batal dilakukan. “Tapi yang jelas, sema ngat menutup lokalisasi sudah lama ada,” tuturnya.
Tahun ini, lanjut politisi yang identik dengan songkok tinggi tersebut, FKB merasa perlu memberikan apresiasi kepada pemkab yang telah mengambil beberapa langkah penting dalam mengurangi jumlah PSK dan jumlah lokalisasi. ”Langkah itu tentu patut didukung. Apalagi, lokalisasi dikhawatirkan menjadi tem-pat penyebaran HIV/AIDS,” pungkasnya.(radar)
