Lebih lanjut Syahril menyampaikan lokasi yang dituntut oleh sekelompok LSM untuk ditutup merupakan tambang ilegal, namun hal ini tak terlepas dari sulitnya proses perizinan tambang pasir di Banyuwangi.
“Sejauh ini pemerintah kabupaten terkesan mempersulit proses perizinan tambang pasir, akibatnya tambang pasir ini masih berstatus ilegal, padahal mereka sudah beroperasi puluhan tahun,” cetusnya.
Masih Syahril, dirinya meminta agar pihak kepolisian serta Pemkab Banyuwangi untuk mempertimbangkan rencana penutupan ini, mengingat kondisi masyarakat sekitar yang menggantungkan hidupnya pada lokasi penambangan pasir.
Terakhir, dengan adanya rencananya penutupan sejumlah lokasi tambang pasir ini dirinya juga meminta agar Pemkab Banyuwangi untuk mempermudah proses perizinan agar ribuan buruh penambangan pasir ini tidak kehilangan pendapatan. (DIN/YAT)
