SEBANYAK 51 kepala desa (Kades) resmi dilantik Senin (11/12). Agar tidak terjerat hukum penggunaan dana desa (DD) dan anggaran dana desa (ADD), mereka diimbau untuk lebih berhati-hati.
Warning itu datang dari Ketua Tim Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar (Saber Pungli) Banyuwangi Kompol Dony Setyawan Handakha. “Harapan kami kepada para Kades yang baru dilantik untuk tidak melakukan praktik pungutan liar dan lebih transparan dalam mengelola DD dan ADD,” pinta Dony Setyawan yang juga Wakapolres Banyuwangi tersebut.
Pihaknya meminta para Kades agar menjalankan program pembangunan di desa dengan baik. Terutama pelayanan pengurusan administrasi seperti kartu keluarga (KK) dan kartu tanda penduduk elektronik (e-KTP).
“Yang jelas terkait hal tersebut, kepala desa harus melaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan dan standard operating procedure (SOP) yang berlaku,” kata Dony.
Apalagi, lanjut dia, saat ini hampir setiap desa di Banyuwangi melaksanakan Smart Kampung. Yakni, memberikan pelayanan publik berbasis online. Dengan begitu, pelayanan kepada masyarakat diharapkan bisa terus dimaksimalkan dan terbebas dari pungutan liar.
