BANYUWANGI – Berkolaborasi dengan Smart Kampung, BPJS Kesehatan melaunching GerakAN Desa uRUn bareNG (Gandrung) JKN. Gandrung JKN merupakan satu-satunya inovasi secara Nasional, dimana BPJS Kesehatan bersinergi bersama Pemerintah Daerah sampai tingkat Desa.
Launching ini di laksanakan di Desa Kaligondo Kecamatan Genteng Kabupaten Banyuwangi oleh Bupati Banyuwangi Abdullah Azwar Anas melalui Ficetime dan Deputi Direksi BPJS Kesehatan, Handaryo.
BPJS Kesehatan mensinergikan program ini dengan Smart Kampung yang sudah dilakukan oleh pemerintah desa, untuk memberikan kemudahan kepada masyarakat Banyuwangi yang ingin melakukan pendaftaran sebagai peserta JKN.
”Smart Kampung” adalah program pengembangan desa terintegrasi yang memadukan antara penggunaan TIK berbasis serat optik, kegiatan ekonomi produktif, kegiatan ekonomi kreatif, peningkatan pendidikan-kesehatan, dan upaya pengentasan kemiskinan.
“Saat ini sudah dibuka akses aplikasi kepesertaan BPJS Kesehatan dan telah diberikan username dan password kepada 25 kecamatan dan 183 desa dari total 217 desa dan kelurahan di Kabupaten Banyuwangi,” ungkap Handaryo.
Dia menyampaikan, per 1 Desember 2017 cakupan kepesertaan penduduk Banyuwangi baru mencapai 819.403 jiwa (50,48%) sehingga masih ada 803.925 jiwa (49,52%) yang belum terdaftar JKN.
“Ini adalah pekerjaan rumah yang harus segera dilakukan bersama,” kata Handaryo.
Dengan adanya Gandrung JKN ini dia optimis terjadi peningkatan jumlah kepesertaan sehingga bisa tercapai cakupan semesta di Banyuwangi pada 12 bulan kedepan. Karena masyarakat cukup datang ke kantor desa dengan membawa peryaratan maka sudah bisa diinput langsung oleh petugas desa, dan calon peserta langsung dapat virtual account.
“Setelah 14 hari peserta bisa melakukan pembayaran pertama di Bumdes atau bank, kemudian BPJS Kesehatan melalui PT. POS akan mengirimkan kartu ke alamat peserta,” papar Handaryo.
Dia juga menginformasikan bahwa Presiden sudah mengeluarkan Inpres No. 8 tahun 2017 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program JKN. Inpres tersebut untuk memastikan Gubernur, Bupati dan Walikota mengalokasikan anggaran dalam mendukung pelaksanaan Program JKN.
Sementara itu, Wakil Bupati Banyuwangi, Yusuf Widiatmoko yang juga hadir dalam kegiatan tersebut menyampaikan bahwa, program Gandrung JKN yang di luncurkan BPJS Kesehatan ini di nilai sangat membantu masyarakat untuk memberikan rasa aman dan nyaman di saat bekerja.
“Apalagi, saat ini pengurusan kepesertaannya di permudah dengan hanya datang ke kantor desa membawa berbagai persyaratan, sehingga tidak perlu bersusah payah ke kabupaten,” ungkap Wabup Yusuf.
“Gandrung JKN ini juga membantu pemerintah daerah di dalam penanganan warga miskrin yang tidak terjangkau dengan program program social, seperti Rantang Kasih,” imbuhnya.
Dimana di tahun 2018 mendatang, pemerintah daerah menambah anggaran sehingga cakupan warga miskin yang tercover dengan program ini di targetkan mencapai 1.000 orang.
“Pemerintah desa di perbolehkan menggunakan anggaran desa untuk membantu warga miskin, namun syaratnya harus ada laporan secara transparan,” kata Wabup Yusuf dalam sambutan singkatnya.
Launching Gandrung JKN ini sengaja dilaksanakan di Kantor Desa Kaligondo karena sudah menerapkan Smart Kampung, serta jumlah kepesertaan JKN nya cukup tinggi utamanya di wilayah Kecamatan Genteng.
Pada kesempatan yang sama juga dilakukan penandatanganan kerja sama antara BPJS Kesehatan Cabang Banyuwangi dengan MUI dan KUA Kab. Banyuwangi. Kerja sama ini merupakan strategi optimalisasi kepesertaan.
Bagi peserta JKN bisa mengunduh aplikasi “Mobile JKN” di app store maupun play store. Cukup dengan 1 genggaman maka peserta bisa update data, pendaftaran, cek iuran dan pengaduhan peserta.
Peserta JKN juga bisa menghubungi call center BPJS Kesehatan di 1500400 selama 24 jam.
