GAMBIRAN – Jumlah penduduk di Desa Yosomulyo, Kecamatan Gambiran, yang sudah mempunyai Kartu Tanda Penduduk (KTP) selama tahun 2011 hanya berkisar 5.821 warga. Jumlah tersebut sesuai data base yang dikantongi kantor tersebut. Jumlah tersebut meningkat pesat pada tahun 2012 ini.
Sesuai data terbaru, penduduk yang mempunyai hak suara jumlahnya sekitar 8.000 jiwa. Peningkatan jumlah tersebut membuat pemerintahan Desa Yosomulyo harus bekerja keras agar warganya memiliki KTP. Apalagi, tahun ini program KTP Elektronik (e-KTP) sudah mulai diterapkan.
Pemerintah Desa (Pemdes) punya cara sendiri agar semua warganya mengurus e-KTP. Bagi warganya yang berada di luar daerah, mereka harus pulang untuk mendapatkan e-KTP tersebut. Sebab, pembuatan e-KTP yang dicanangkan pemerintah pusat tersebut tidak bisa diwakilkan. ‘’Baik yang kerja di luar daerah, seperti di Bali dan daerah lain, harus pulang mengurus sendiri,’’ kata Kepala Desa (Kades) Yosomulyo Didik Kartika di kantornya kemarin.
Agar warga yang berada di luar daerah tersebut pulang, maka perlu adanya cara baru. Salah satunya, pihak desa sosialisasi dengan terjun ke rumah warga. Di sana, melalui kepala dusun, hingga RT diberitahu akan pentingnya memiliki KTP. Sebab, untuk pembuatan e-KTP tersebut tidak bisa diwakilkan. ‘’Kami minta kepada warga yang ada di luar daerah untuk pulang dulu, pengurusan e-KTP juga cepat.
Sekarang sudah berjalan sebulan ini. Yang kerja di Bali juga harus datang mengurus,’’ ujarnya. Menurut Didik, untuk pembuatan e-KTP sangatlah mudah. Tidak ada biaya yang dibebankan kepada warga yang bersangkutan. Bila ada jasa pungutan, pihaknya akan memberikan sanksi tegas kepada anak buahnya. ‘’Tidak ada biaya, gratis tis tis,’’ kata pejabat yang tinggal di Dusun Sidorejo Kulon, tepatnya di selatan SPBU Yosomulyo itu.
Oleh karena itu, kata dia, warga tidak perlu lagi memikirkan persoalan biaya. Sebab, masalah tersebut semua ditanggung pemerintah pusat. Hal ini perlu di jlentrehkan, agar masyarakat tahu akan pentingnya memiliki KTP. ‘’Yang sudah punya tinggal mencocokkan NIK, mencantumkan KK, dan foto di kantor kecamatan,’’ katanya. Memang sebelumnya, masih kata dia, pembuatan KTP bisa diwakilkan.
Bahkan, bisa titip kepada kerabat atau orang lain. Itu yang bisa membuat warga tersebut ber-KTP ganda. Nah, untuk program ini jelas tidak bisa dikelabui. ‘’Kalau dulu masih manual, warga masih bisa titip. Sekarang tidak bisa, satu KTP ya satu orang,’’ katanya. Partisipasi masyarakat untuk pembuatan e-KTP tersebut harus terus didukung. Sebab, pemerintah desa hanya sebagai pelayan masyarakat.
Jadi, proses pembuatan e-KTP tersebut harus benar-benar ringan dan tidak memberatkan. ‘’Kita ini hanya sebagai pelayan. Jadi harus melayani sebaik mungkin. Target kita tujuh bulan warga sini sudah tuntas untuk e-KTP itu,’’ pungkasnya. (radar)
