Penetapan masih Ditinjau Ulang Dispendik Jatim
BANYUWANGI – Kabupaten Banyuwangi masih membutuhkan waktu untuk menghitung penetapan standar besarnya sumbangan penyelenggaraan pendidikan (SPP) di seluruh jenjang SMA/SMK. Pasalnya, tidak semua sekolah di Banyuwangi memiliki kebutuhan operasional yang sama.
Karena belum ada kepastian, masing-masing sekolah belum berani menetapkan besarnya SPP. Kepala Cabang UPT Pendidikan Menengah Banyuwangi Istu Handono melalui Ketua Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS) SMA Mujiono menjelaskan, bahwa untuk penetapan SPP sampai saat ini masih ditinjau ulang oleh Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur.
Khusus untuk Banyuwangi, sekolah di wilayah pinggiran membutuhkan biaya operasional sekitar Rp 2 juta– Rp 2,5 juta per siswa per tahun. Sedangkan untuk sekolah yang berada di tengah kota atau sekolah rujukan, biaya yang dibutuhkan per siswa per tahunnya mencapai Rp 3,5 juta sampai Rp 4 juta.
Hal itu merujuk kepada pengembangan siswa dan pengembangan sekolah yang menjadi agenda tiap sekolah sesuai dengan tuntutan keadaan saat ini. “Kalau membicarakan cukup tidaknya dana operasional dari pemerintah semua bervariasi. Tapi yang jelas semua sekolah punya konsep pengembangan sendiri yang biasanya dimusyawarahkan dengan komite sekolah,” terang Mujiono.
Dia menambahkan, selama masih ditampung oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Banyuwangi, sekolah SMA/SMK memperoleh dana bantuan operasional manajemen mutu (BOMM), Kartu Indonesia Pintar (KIP), Bantuan Khusus Siswa Miskin (BKSM), dan Banyuwangi Cerdas. Itu pun masih dianggap kurang oleh sekolah.
Sehingga sekolah bersama komite meminta bantuan dari peran serta masyarakat. Jumlahnya pun bervariasi, ada yang Rp 150 ribu ada yang lebih dari itu dan kurang. Namun semuanya masih disesuaikan dengan kondisi kemampuan siswa. Bagi siswa yang mampu akan membayar penuh, sedangkan siswa yang kurang mampu dapat memperoleh keringanan biaya bahkan gratis terutama bagi penerima Banyuwangi Cerdas.
“Kita berbeda dengan Surabaya yang sudah jelas ada BOMDA sampai Rp 150 ribu per siswa sehingga sekolah tidak menarik lagi. Kalau kita harus menggunakan peran serta masyarakat,” imbuhnya. Ketika ditanya terkait besaran SPP untuk sekolah SMA dan SMK di Banyuwangi, pihaknya menakar jika SPP akan berkisar dari Rp 70 ribu sampai Rp 80 ribu per siswa per bulan. Itu pun jika Kabupaten Banyuwangi masih terus memberikan bantuan hibah dan tidak menghentikan program bantuannya seperti sekarang.
Dengan total perhitungan bantuan dari kabupaten ditakar tiap siswa per tahunnya memperoleh Rp 2.250.000, maka sekolah tinggal menyesuaikan SPP berdasarkan kebutuhan siswa per tahun masing-masing sekolah yang memerlukan dana Rp 2,5 juta sampai Rp 4 juta.
“Tinggal dibagi saja antara Rp 250 ribu sampai Rp 1.750.000. Tapi kita tetap perlu bermusyawarah dengan orang tua siswa. Kecuali jika gubernur membuat Pergub, jadi langsung kita gunakan acuan,” pungkas Kepala SMAN 1 Glenmore itu. (radar)
