Larangan pembelian BBM menggunakan jeriken itu adalah keputusan bersama Forum Pimpinan Daerah (Forpinda) Kabupaten Banyuwangi bersama PT. Pertamina (Persero) Terminal BBM Tanjung Wangi. “Meski menunjukkan surat keterangan juga tidak boleh sejak H-7,” cetus Kapolres Banyuwangi, AKBP NanangMasbudi, kemarin (19/3).
Larangan pembelian BBM menggunakan jeriken tersebut tentu menyulitkan para pengecer mendapatkan BBM. Sebab, para pengecer yang umumnya berada di pedesaan itu biasanya membeli BBM ke SPBU menggunakan jeriken. “Ini untuk antisipasi penimbunan BBM,” dalih kapolres.
Menurut Kapolres Nanang, hasil rapat Forpinda Banyuwangi bersama Pertamina Banyuwangi adalah pembelian menggunakan jeriken sejak H-7 dilarang .
Itu bertujuan agar tidak ada warga yang mencoba melakukan penimbunan BBM. “Warga maupun pengecer biar tidak menimbun BBM,” katanya. Sementara itu, Pengawas Penerimaan, Penimbunan, dan Penyaluran (PPP) PT. Pertamina Terminal BBM Tanjung Wangi, Parwoto, saat dikonfirmasi mengakui terkait hasil pertemuan bersama Forpinda Banyuwangi itu.
Salah satu keputusan pertemuan adalah pembelian BBM menggunakan jeriken sejak H-7 dilarang. “Demi menjaga keamanan,” katanya. Parwoto mengaku tidak ada masalah terkait keputusan bersama itu. Sebab, selama ini pihaknya juga selalu mengawasi SPBU agar tidak melakukan penimbunan BBM. Selain itu, pihaknya juga mengawasi stok BBM di semua SPBU di Kabupaten Situbondo, Bondowoso, Jember, dan Banyuwangi, agar tetap tersedia.
“Karena ini keputusan bersama, ya harus dilakukan,” ujarnya. Sepekan terakhir, sebut dia, penjualan BBM ke sejumlah SPBU yang menjadi daerah pasokan terminal BBM Tanjung Wangi terus diperketat. Pihaknya tidak akan melayani permintaan yang melebihi permintaan hari-hari biasa. “Kalau ada SPBU yang tibatiba minta dikirimi BBM dengan jumlah besar, tidak akan kita layani. Karena itu pasti akan ditimbun,” katanya. (radar)
