Mulai Start Pembahasan KUA-PPAS 2016
BANYUWANGI – Kendati perlambatan ekonomi nasional diproyeksi berlanjut hingga tahun 2016, tapi Pemkab Banyuwangi tetap optimistis pertumbuhan ekonomi Banyuwangi akan tumbuh hingga 6,45 persen pada 2016. Optimisme pertumbuhan ekonomi itu berada di atas proyeksi pertumbuhan ekonomi nasional di angka 5,5 persen.
Optimistis itu disampaikan Bupati Abdullah Azwar Anas saat menyampaikan nota pengantar rancangan Kebijakan Umum Anggaran serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (KUAPPAS) 2016 Rabu sore (9/9) dalam rapat paripurna DPPRD.
Dalam kesempatan itu, Bupati Anas menyampaikan target proyeksi pertumbuhan ekonomi pada pembahasan dokumen rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun anggaran 2016.
Bupati Anas mengatakan, pemkab optimistis dengan pertumbuhan ekonomi daerah pada tahun depan.
Sebab, sejak tahun 2011 hingga 2014 laju ekonomi Banyuwangi terus meningkat di atas 6,5 persen per tahun. “Produk domestik regional bruto (PDRB) berdasar harga yang berlaku tahun 2016 diprediksi mencapai Rp 49,6 triliun.
Angka itu meningkat dari tahun 2015 yang diperkirakan sebesar Rp 44,5 triliun,” ujarnya. Menurut Anas, target pertum buhan ekonomi yang tinggi tahun depan dapat dicapai dengan syarat kondisi keamanan Banyuwangi terjaga.
Dia berharap stabilitas sosial, politik, dan keamanan, pengembangan usaha di Banyuwangi terus terjaga dengan baik. “Selain itu, juga tersedianya sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas dan infrastruktur transportasi barang, jasa, kapital, dan akse sibilitas komunikasi serta informasi,” ujar Anas.
Untuk mewujudkan hal tersebut, kata Anas, pemerintah daerah merumuskan tujuh kebijakan utama yang terdiri atas peningkatan belanja infrastruktur, meningkatkan efisiensi belanja daerah, memantapkan reformasi birokrasi untuk peningkatan pelayanan publik, dan pengurangan kesenjangan antar kelompok pendapatan dan antar wilayah melalui pemerataan pembangunan.
Kebijakan utama lain adalah mendukung efektivitas dan keberlanjutan program nasional sistem jaminan sosial nasional (SJSN) dan perbaikan pelayanan kesehatan. Anas menambahkan, Pemkab Banyuwangi juga mendukung penguatan pelaksanaan desen tralisasi desa melalui pemenuhan alokasi dana desa.
Juga akan mendukung penyediaan dukungan bagi pelaksanaan program antisipasi ketidakpastian perekonomian melalui upaya penurunan jumlah kemiskinan dan angka pengangguran melalui pemberdayaan masyarakat.
“Khusus Alokasi Dana Desa (ADD) tahun 2016 kami proyeksikan meningkat menjadi Rp 151 miliar, naik 56 persen dibanding 2015,” cetusnya. Selain melaksanakan tujuh kebijakan utama, secara khusus Pemkab Banyuwangi juga mendorong sektor ekonomi dengan terus membangkitkan optimisme pelaku usaha melalui berbagai insentif, fasilitas, dan peningkatan peran serta usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM).
Pemkab juga mendorong peran perbankan meningkatkan akses permodalan rakyat melalui skema kredit usaha rakyat (KUR) dengan jangkauan semakin luas dan kemudahan akses. Tidak hanya itu, Pemkab Banyuwangi juga berupaya memberikan dorongan pada sektor primer seperti pertanian untuk memberikan
dampak signifikan bagi penanggulangan kemiskinan dan memperkecil disparitas wilayah.
Untuk meningkatkan pemerataan akses dan kualitas pendidikan, Pemkab juga terus mendorong program afirmasi untuk memas tikan seluruh rakyat Banyuwangi, baik yang tinggal di perkotaan maupun di pelosok desa mendapat kesempatan yang sama untuk mendapatkan pendidikan berkualitas. (radar)
