BANYUWANGI – Wakil rakyat akhirnya membeberkan hasil bimbingan teknis (bimtek) bedol desa ke Hotel Grand Cempaka, Jakarta, pekan lalu. Wakil Ketua DPRD Banyuwangi, Adil Achmadiyono, memaparkan hasil kegiatan yang diikuti
50 anggota DPRD tersebut.
Menurut Adil, bimtek tersebut membahas persoalan lambatnya penyerapan APBD. Secara umum, penyerapan APBD di beberapa daerah lambat karena eksekutif sering telat mengajukan berkas Kebijakan Umum Anggaran dan Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUA-PPAS) ke legislatif.
“Dalam bimtek itu, salah satu materi adalah percepatan penyerapan APBD,” kata Adil di ruang kerjanya kemarin (20/3). Menurut Adil, pengajuan KUAPPAS biasanya disampaikan menjelang akhir tahun. Yang benar, berkas KUA-PPAS harus sudah masuk DPRD sekitar bulan Juli. Dengan begitu, pada Agustus materi KUA-PPAS sudah dibahas. “Kalau pengajuan KUAPPAS telat, maka pembahasannya juga molor,” katanya.
Menurut Adil, KUA-PPAS merupakan acuan dalam pembahasan rancangan peraturan daerah (raperda) tentang APBD. Bila KUA-PPAS selesai dibahas, maka raperda APBD akan bisa segera dibahas dan bisa segera disahkan. “Pengesahan raperda APBD pada November itu malah bagus,” sebutnya.
Bila raperda APBD bisa disahkan November, maka pengesahan gubernur bisa dilakukan Desember hingga Januari. Memasuki bulan Februari, pembangunan sudah bisa dimulai. “Kalau pembahasan KUA-PPAS dan APBD molor, maka pelaksanaan pembangunan juga molor,” cetusnya.
Selain mempercepat pengajuan KUA-PPAS, Adil juga minta eksekutif memperbaiki sistem manajemen pemerintah. Jalur birokrasi harus diperbaiki agar pembangunan bisa segera dilaksanakan. “Urusan administrasi, jangan banyak meja,” katanya.
Adil menambahkan, pada tahun anggaran ini, APBD 2012 sebenarnya sudah didok Desember 2011. Tetapi, karena sistemnya kurang bagus, maka hingga Maret 2012 pembangunan dan penyerapan APBD 2012 baru akan dimulai. “Ini pengesahan cepat, tapi realisasi pembangunan telat,” ujarnya. (radar)
