BANYUWANGI – Jumlah warga miskin di Banyuwangi turun drastis di era kepemimpinan Bupati Abdullah Azwar Anas. Hingga 2018 tersisa menjadi 8,64 persen atau turun sekitar 0,15 persen dari tahun 2016 sekitar 8,75 persen. Dari 1,84 juta lebih jumlah penduduk Banyuwangi, yang miskin tinggal sekitar 138.540.
Pada tahun 2012, angka kemiskinan Banyuwangi masih bertengger di angka 9,97 persen, setahun kemudian turun menjadi 9,61 persen. Pada tahun 2014, jumlah warga miskin turun lagi menjadi 9,26 persen, pada 2015 turun 9,17 persen, pada 2016 melorot ke angka 8,79 persen, dan pada tahun 2017 kembali turun menjadi 8,64 persen.
Kepala Bappeda Suyanto Waspo Tondo W mengungkapkan, penanganan kemiskinan di Banyuwangi, dibagi empat kuadran dengan beberapa variabel.
Pertama adalah produktivitas pertanian dan kemiskinan, kedua kondisi pendidikan dan kemiskinan, kondisi kesehatan dan kemiskinan, serta kondisi indeks desa membangun (IDM) dan kemiskinan.
“Masing-masing variabel itu dibagi menjadi empat kuadran. Kecamatan yang kemiskinannya tinggi dan variabel kesehatan, pendidikan, produktivitas pertanian, dan IDM-nya rendah ada masuk dalam kuadran IV,” ungkap Suyanto.
Yayan, sapaan akrab Suyanto menyebutkan untuk variabel produktivitas pertaniannya rendah dan kemiskinannya tinggi ada di lima kecamatan. Yakni, Kecamatan Licin, Kalibaru, Singojuruh, Glenmore, dan Kecamatan Genteng.
Untuk variabel kecamatan dengan kondisi pendidikan rendah dan kemiskinannya tinggi ada di empat kecamatan. Kecamatan Singojuruh, Kecamatan Pesanggaran, Kecamatan Glenmore, dan Kecamatan Genteng.
Sedangkan untuk kuadran IV dengan variabel kondisi kesehatan rendah dan kemiskinannya tinggi ada delapan kecamatan. Delapan kecamatan itu meliputi, Kecamatan Licin, Songgon, Gambiran, Singojuruh, Pesanggaran, Glenmore, dan Kecamatan Giri.
“Untuk kondisi IDM rendah, namun kemiskinannya tinggi ada empat desa. Kecamatan Licin, Kalibaru, Singojuruh, dan Bangorejo,” ungkap Suyanto.
Dalam empat kuadran, jumlah warga miskin masing-masing tidak disebutkan secara detail. Bappeda sebenarnya sudah memiliki jumlah detail masing-masing kecamatan, hanya saja menolak untuk menyebutkan detail dengan alasan hanya untuk pelaksanaan program pengentasan kemiskinan saja.
“Jumlah warga miskin per kecamatan hanya untuk bahan analisis internal Banyuwangi untuk lebih fokus intervensi penanganan kemiskinan saja,” kata Yayan.
