Kumpulan Berita Terkini Seputar Banyuwangi
English VersionBahasa Indonesia
Sosial  

Warga Tuntut Lahan 4,8 H

Daftarkan email Anda untuk Berlangganan berita dikirim langsung ke mailbox Anda

BANYUWANGI – Mantan anggota DPRD Banyuwangi asal Kecamatan Licin, Cung Liyanto, memimpin aksi unjuk rasa di Desa Tamansari kemarin (12/3). Demo itu digelar dalam rangka meminta lahan seluas 4,8 hektare (ha) yang saat ini dikelola perkebunan PT. Lidjen. Mereka mengklaim, lahan seluas 4,8 ha tersebut tidak masuk lahan hak guna usaha (HGU) perkebunan tersebut.

Dalam demo siang itu, beberapa warga dan buruh melakukan long march dari Balai Desa Tamansari menuju kantor PT. Lidjen. Sepanjang perjalanan, mereka melakukan orasi sambil membentangkan poster. Sesampai di gerbang kantor PT. Lidjen, rombongan melakukan orasi. Dalam orasinya, mereka tidak hanya mendesak PT. Lidjen meninggalkan lahan seluas 4,8 ha tersebut.

Warga Tuntut Lahan 4,8 Ha Cung Liyanto, yang juga sekretaris tim verifikasi lahan, mendesak kepala Desa Tamansari segera menghadap bupati Banyuwangi. Kades didesak agar melakukan audiensi terkait sepak terjang PT. Lidjen selama ini. “Selama ini, banyak pelanggaran yang dilakukan direksi baru PT. Lidjen. Salah satunya, ya lahan seluas 4,8 ha yang tidak masuk HGU,” ujar mantan legislator dari PPP tersebut.

Selain tidak masuk ke dalam HGU, lanjut Cung, lahan seluas 4,8 ha tersebut juga misterius. Banyak tahap yang tidak dilalui oleh PT. Lidjen. “Hal tersebut termasuk pelanggaran,” cetusnya. Cung menambahkan, perusahaan perkebunan itu diduga memberikan upah untuk buruh di bawah standar upah minimum kabupaten (UMK).

Apa itu tidak pelanggaran namanya. Maka dari itu, kita menuntut hak-hak tersebut segera diselesaikan,” imbuhnya. Terkait pelanggaran tersebut, Cung mengharap pihak Disnaker Banyuwangi bersikap tegas terhadap PT. Lidjen. Sehingga, konflik yang selama ini terjadi dapat segera terselesaikan. “Jadi jangan hanya diam. Kita yang berada di sini susah dengan kondisi seperti ini,” imbuh Cung.

Sayang, hingga berita ini ditulis sore kemarin, pihak direksi PT. Lidjen belum berhasil dikonfirmasi terkait tuntutan warga tersebut. Ketika akan dikonfirmasi, direksi perusahaan tersebut dikabarkan sedang tidak ada di tempat. (radar)