Camat Songgon Janji Siap Potong Tangan
SONGGON – Protes warga terhadap penambangan pasir terus berlanjut kemarin. Kali ini, puluhan warga kembali menutup salah satu galian pasir di Dusun Krajan, Desa Bedewang, Kecamatan Songgon.
Selain menutup, mereka juga mengeluarkan paksa mesin backhoe di lokasi galian. Jumlah warga yang ikut demo kali ini lebih besar dibanding dalam aksi sebelumnya di Dusun Arjosari. Sebab, aksi penolakan kali ini melibatkan warga dua desa yang berdampingan, yakni Desa Bedewang dan Desa Parangharjo.
Jumlah pendemo sekitar 50 orang. Awalnya, warga meminta agar satu mesin backhoe itu dikeluarkan dari lahan seluas sekitar setengah hektare itu. Setelah alat berat tersebut dipindah ke tepi jalan, mereka langsung menutup pintu masuk menggunakan bambu.
lebih dari itu, mereka juga memasang poster bertulisan tentang larangan penambangan karena merusak lingkungan. Aksi serentak warga itu dijaga ketat aparat kepolisian dan TNI. Di sela-sela penutupan, terjadi dialog antara warga dan muspika.
Di hadapan camat, danramil, dan kapolsek, warga tetap menuntut agar penambangan pasir tersebut ditutup. “Pokoknya penambangan pasir harus distop,” desak koordinator pendemo, Hadi Yitno.
Menanggapi desakan tersebut, Camat Songgon, Hardiono, berjanji akan erealisasikan permintaan warga itu. Dia meminta agar potongan bambu yang menutup pintu masuk ke tambang pasir itu diganti plang agar terlihat rapi. “Kalau nanti sampai beroperasi lagi, saya yang tanggung jawab.
Kalau tidak percaya, potong tangan saya,” tegas Hardiono di hadapan puluhan warga. Mendengar ucapan tersebut, warga langsung berteriak dan bergembira. Salah satu warga langsung berjabat tangan dengan camat sebagai tanda jadi bahwa janji tersebut tidak akan meleset. “Salaman dulu Pak.
Kalau besok ada galian lagi, saya sendiri yang akan memotong tangan Bapak,” cetus amdan, salah seorang pendemo. Pendemo lain, Abror Kohar, menambahkan bahwa dampak penambangan tersebut sangat merugikan masyarakat. Warga tidak bisa menggunakan air sungai untuk keperluan sehari-hari. “Air sungai keruh.
Mau mandi saja tidak bisa. Jadi, dampak negatifnya lebih besar,’’ kata Abror. Sebenarnya, kata dia, warga tidak menyalahkan para penambang. Sebab, mereka juga bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidup. Namun, yang menjadi persoalan, masyarakat tidak pernah diperhatikan pemerintah.
“Seharusnya pemerintah tegas,” desaknya. Oleh karena itu, masih kata dia, agar aksi serupa tidak terjadi di lokasi lain, harus ada langkah tegas pemerintah. Sampai saat ini, pemerintah lamban dalam menangani persoalan ini.
“Biar pemerintah tahu bahwa masyarakat tidak main-main. Masak harus menunggu masyarakat berteriak baru ditindak,” tandasnya. (Radar)
