Detik.com
Banyuwangi –
Pemerintah Kabupaten Banyuwangi menargetkan Zero Stunting atau angka stunting nol pada 2024. Tahun ini jumlah balita stunting di Banyuwangi turun hingga 356 kasus. Dari total 2.780 kasus pada 2022 menjadi 2.424 kasus hingga Oktober 2023.
Untuk mengejar target Zero Stunting, Pemkab melindungi 11.498 kader Posyandu se-Banyuwangi dengan BPJS Ketenagakerjaan. Pemberian BPJS Naker itu juga bentuk apresiasi kader posyandu yang menjadi garda terdepan menekan stunting dengan risiko keselamatan kerja tinggi saat bertugas.
“Ini apresiasi kepada para kader yang terus dan akan mendampingi para balita dan ibu hamil. Saya harap para kader posyandu terpacu bersama kami melakukan penanganan agar Banyuwangi bisa segera zero stunting,” kata Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani, Kamis (26/10).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Sebelumnya, Bupati Banyuwangi menyerahkan premi kepada 2 kader posyandu bernama Misrani dan Jamilah. Premi berupa santunan itu diserahkan kepada ahli waris yang masing-masing menerima Rp 42 juta per orang pada 4 Oktober lalu saat program Bupati Ngantor di Desa Bagorejo, Srono.
“Semoga ini dapat meringankan beban bagi keluarga yang ditinggalkan. Terima kasih kami kepada almarhum dan almarhumah yang tak lelah menjalankan tugas sebagai kader posyandu dengan tulus dan ikhlas. Semoga menjadi amal baik beliau,” kata Ipuk pada kesempatan penyerahan santunan tersebut.
Catur, ahli waris Jamilah menceritakan bahwa Ibu Jamilah telah mengabdi sebagai kader posyandu sejak tahun 1981. Ia mengaku terkejut dan terharu saat mendapat kabar ibunya memperoleh santunan dari BPJS.
“Saya terharu. Program ini sangat berharga bagi para seluruh keluarga kader karena melindungi mereka dari resiko pekerjaan. Semoga program ini terus dijalankan karena banyak membantu,” kata Catur.
Sementara Abdurrahim, ahli waris Misrani mengatakan santunan yang diterimanya akan digunakan untuk biaya sekolah anaknya.
“Terus terang kaget juga mendapatkan santunan ini, tidak menyangka kader bisa dilindungi dengan premi ini. Ini sangat bermanfaat bagi kami, akan saya pergunakan untuk membiayai pendidikan anak,” ujar Abdurrahim.
Selain itu, Pemkab Banyuwangi juga mengalokasikan anggaran percepatan penurunan stunting di 25 kecamatan secara proporsional sebagai upaya intervensi nutrisi bagi ibu hamil risiko tinggi (bumil risti) dan bayi di bawah dua tahun (baduta).
Implementasinya dengan cara membentuk Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) yang diketuai Camat didukung Kepala Puskesmas, tenaga kesehatan, dan elemen kader yang bekerjasama dengan warung atau penjual sayur keliling (mlijoan) sebagai penyalu nutrisi berupa telur, ikan, ayam, daging.
Simak Video “PSSI Beri Perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan ke Wasit“
[Gambas:Video 20detik]
(dpe/iwd)
