Radarbanyuwangi.id – Satu lagi penghargaan prestisius berhasil diraih Pemkab Banyuwangi. Yang terbaru, Bupati Ipuk menerima Penghargaan Pembangunan Daerah (PPD) dari Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Jakarta Senin (6/5).
Penyerahan penghargaan dilakukan langsung oleh Presiden Jokowi di sela-sela Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Nasional 2024. PPD tingkat nasional tersebut diberikan setelah sebelumnya Pemkab Banyuwangi juga meraih PPD terbaik tingkat Jawa Timur.
PPD merupakan raihan atas segenap perencanaan, pelaksanaan, dan dampak yang dihasilkan dari berbagai program pembangunan. Hal ini selaras dengan arahan Presiden Jokowi untuk menggunakan anggaran berdasarkan prioritas program yang berdampak langsung pada masyarakat.
”Mengelola fiskal dan anggaran betul-betul harus hati-hati. Jangan sampai ada uang serupiah pun meleset dari rencana yang kita buat. Perhatikan betul-betul skala prioritas,” pesan Jokowi.
Dikatakan Jokowi, Kementerian PPN/Bappenas memilih pemenang PPD berdasarkan evaluasi komprehensif dan kreatif atas perencanaan pembangunan daerah. PPD mendorong pemerintah daerah dalam menyusun perencanaan yang lebih konsisten, komprehensif, terukur, dan dapat diimplementasikan.
Sementara itu, Bupati Ipuk Fiestiandani menuturkan, hal itu menjadi pelecut semangat bagi pemkab untuk menghasilkan program yang memiliki dampak luas.
”Sebagaimana arahan Bapak Presiden, kita tidak bisa lagi hanya sekadar membuat kegiatan yang penting berjalan. Perlu dilakukan berbagai inovasi untuk menghasilkan program yang dampaknya bisa dirasakan langsung masyarakat,” terangnya.
Ipuk menambahkan, untuk menghadapi tantangan daerah, Pemkab Banyuwangi menjalankan payung program besar yang disebut sebagai ”Banyuwangi Rebound”.
Di dalamnya terdapat program yang berfokus pada penguatan sektor ekonomi yang berkaitan dengan pengentasan kemiskinan dan pengangguran sebagai tujuan utama. Ditopang oleh sektor infrastruktur, pertanian, pariwisata, dan UMKM sebagai penggeraknya.
Selain itu, ada program sektor kesehatan dan pendidikan yang fokus pada peningkatan akses (pemerataan) dan kualitas layanan yang ditopang dengan pemenuhan SDM guru dan tenaga kesehatan secara berkelanjutan.
Dampak dari beragam program tersebut, lanjut Ipuk, sudah terukur. Di antaranya, berdasarkan data BPS, kenaikan kemiskinan di Banyuwangi selama masa pandemi di tahun 2020–2021 hanya 0,01 persen (dari 8,06 persen pada 2020 menjadi 8,07 persen pada 2021). Angka itu merupakan kenaikan kemiskinan terendah di Jatim (semua daerah mengalami kenaikan kemiskinan akibat pandemi).
Per 2022, angka kemiskinan Banyuwangi kembali menurun menjadi 7,5 persen, lalu kembali turun menjadi 7,34 persen pada 2023. Angka kemiskinan 7,34 persen ini merupakan level terendah dalam sejarah Banyuwangi sejak Indonesia merdeka.
Banyuwangi juga dinilai mampu mengelola inflasi dengan baik. Yakni dengan ditetapkan sebagai kabupaten dengan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Terbaik se-Jawa dan Bali empat tahun berturut-turut, yang penghargaannya diserahkan oleh Presiden Joko Widodo.
Salah satu indikator keberhasilan program pembangunan lainnya, papar Ipuk, dapat dilihat dari angka indeks pembangunan manusia (IPM) yang terus meningkat. Dari 71,85 di tahun 2020, menjadi 72,62 (2021), 73,15 (2022), dan 73,79 (2023).
Page 2
Selasa, 7 Mei 2024 | 08:58 WIB
Page 3
Radarbanyuwangi.id – Satu lagi penghargaan prestisius berhasil diraih Pemkab Banyuwangi. Yang terbaru, Bupati Ipuk menerima Penghargaan Pembangunan Daerah (PPD) dari Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Jakarta Senin (6/5).
Penyerahan penghargaan dilakukan langsung oleh Presiden Jokowi di sela-sela Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Nasional 2024. PPD tingkat nasional tersebut diberikan setelah sebelumnya Pemkab Banyuwangi juga meraih PPD terbaik tingkat Jawa Timur.
PPD merupakan raihan atas segenap perencanaan, pelaksanaan, dan dampak yang dihasilkan dari berbagai program pembangunan. Hal ini selaras dengan arahan Presiden Jokowi untuk menggunakan anggaran berdasarkan prioritas program yang berdampak langsung pada masyarakat.
”Mengelola fiskal dan anggaran betul-betul harus hati-hati. Jangan sampai ada uang serupiah pun meleset dari rencana yang kita buat. Perhatikan betul-betul skala prioritas,” pesan Jokowi.
Dikatakan Jokowi, Kementerian PPN/Bappenas memilih pemenang PPD berdasarkan evaluasi komprehensif dan kreatif atas perencanaan pembangunan daerah. PPD mendorong pemerintah daerah dalam menyusun perencanaan yang lebih konsisten, komprehensif, terukur, dan dapat diimplementasikan.
Sementara itu, Bupati Ipuk Fiestiandani menuturkan, hal itu menjadi pelecut semangat bagi pemkab untuk menghasilkan program yang memiliki dampak luas.
”Sebagaimana arahan Bapak Presiden, kita tidak bisa lagi hanya sekadar membuat kegiatan yang penting berjalan. Perlu dilakukan berbagai inovasi untuk menghasilkan program yang dampaknya bisa dirasakan langsung masyarakat,” terangnya.
Ipuk menambahkan, untuk menghadapi tantangan daerah, Pemkab Banyuwangi menjalankan payung program besar yang disebut sebagai ”Banyuwangi Rebound”.
Di dalamnya terdapat program yang berfokus pada penguatan sektor ekonomi yang berkaitan dengan pengentasan kemiskinan dan pengangguran sebagai tujuan utama. Ditopang oleh sektor infrastruktur, pertanian, pariwisata, dan UMKM sebagai penggeraknya.
Selain itu, ada program sektor kesehatan dan pendidikan yang fokus pada peningkatan akses (pemerataan) dan kualitas layanan yang ditopang dengan pemenuhan SDM guru dan tenaga kesehatan secara berkelanjutan.
Dampak dari beragam program tersebut, lanjut Ipuk, sudah terukur. Di antaranya, berdasarkan data BPS, kenaikan kemiskinan di Banyuwangi selama masa pandemi di tahun 2020–2021 hanya 0,01 persen (dari 8,06 persen pada 2020 menjadi 8,07 persen pada 2021). Angka itu merupakan kenaikan kemiskinan terendah di Jatim (semua daerah mengalami kenaikan kemiskinan akibat pandemi).
Per 2022, angka kemiskinan Banyuwangi kembali menurun menjadi 7,5 persen, lalu kembali turun menjadi 7,34 persen pada 2023. Angka kemiskinan 7,34 persen ini merupakan level terendah dalam sejarah Banyuwangi sejak Indonesia merdeka.
Banyuwangi juga dinilai mampu mengelola inflasi dengan baik. Yakni dengan ditetapkan sebagai kabupaten dengan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Terbaik se-Jawa dan Bali empat tahun berturut-turut, yang penghargaannya diserahkan oleh Presiden Joko Widodo.
Salah satu indikator keberhasilan program pembangunan lainnya, papar Ipuk, dapat dilihat dari angka indeks pembangunan manusia (IPM) yang terus meningkat. Dari 71,85 di tahun 2020, menjadi 72,62 (2021), 73,15 (2022), dan 73,79 (2023).
