Detik.com
Banyuwangi –
Menteri Keuangan Republik Indonesia Sri Mulyani menyerahkan langsung Dana Insentif Fiskal Kinerja (DIFK) of Rp 12,29 Miliar kepada Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani. DIFK diberikan karena Banyuwangi dinilai berhasil menekan laju inflasi daerah.
Berdasarkan Berita Resmi Statistik (BRS) yang dikeluarkan Badan Pusat Statistik, inflasi Banyuwangi year on year (YoY) pada Desember 2022 berada di angka 6,06%. Sedangkan hingga Mei 2023, inflasi Banyuwangi mampu ditekan hingga 4,51%.
Kinerja serius Banyuwangi dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan menekan inflasi itu masuk penilaian kinerja Kementerian Dalam Negeri (Ministry of Home Affairs). Penilaian Kemendagri itu yang membuat Sri Mulyani menyerahkan secara langsung DIFK kepada Bupati Ipuk.
“Alhamdulillah, kinerja semua sektor dari berbagai pihak di Banyuwangi mendapat apresiasi dari pemerintah pusat. Penghargaan ini adalah hasil kerja bersama semua pihak untuk menekan laju inflasi. Forward, sinergi dan kolaborasi akan terus kami perkuat untuk pengendalian inflasi di Banyuwangi,” kata Bupati Ipuk usai menerima DIFK secara simbolis di Jakarta, Monday (31/7/2023).
This year, pemerintah pusat memberikan reward dana insentif fiskal kinerja sebesar 1 triliun yang dibagi dalam tiga periode. Periode pertama 2023 insentif fiskal yang digelontor sebesar Rp 330 billion for 3 Province, 6 kota, and 24 regency, including Banyuwangi.
“Sesuai arahan pusat, insentif fiskal ini akan kami gunakan secara optimal untuk mendukung program yang bermanfaat untuk warga. Seperti program pengendalian inflasi untuk menjaga daya beli warga, upaya penurunan stunting, peningkatan investasi, hingga penurunan kemiskinan,” said Ipuk.
Asisten Perekonomian dan Pembangunan Kabupaten Banyuwangi Dwi Yanto menambahkan pemberian DIFK ini diberikan berdasarkan kinerja empat indikator penilaian di tahun berjalan.
First, dimensi upaya pemerintah daerah, dimensi tingkat kepatuhan pelaporan, dimensi peringkat inflasi, serta dimensi realisasi penandaan inflasi. Penilaian itu berdasarkan kinerja pengendalian inflasi pada Januari hingga Maret 2023.
“Pada empat indikator itu, Banyuwangi meraih bobot tertinggi, sehingga insentif fiskal yang kami dapatkan juga paling tinggi di antara 32 penerima lainnya,” kata Dwi Yanto.
Dwi Yanto mencontohkan sejumlah upaya pemerintah dalam mengendalikan inflasi pangan di daerah. Yakni bagaimana menggerakkan ekonomi arus bawah lewat gerakan belanja cantik di pasar-pasar tradisional dan UMKM.
Bupati Ipuk mendorong semua ASN dan karyawan BUMN untuk berbelanja di pasar rakyat dan toko tetangga terdekatnya. Hasilnya didonasikan kepada warga kurang mampu, termasuk untuk bayi stunting dari keluarga pra sejahtera.
Bupati Ipuk juga menggeber program UMKM Naik Kelas, upaya untuk meningkatkan skala ekonomi dari para UMKM. Antara lain lewat pemberian bantuan alat produksi, memfasilitasi pengurusan izin usaha, hingga pelatihan meningkatkan kapasitas pelaku ekonomi.
“Secara rutin Tim Pengendali Inflasi Daerah Banyuwangi juga rutin melakukan pemantauan harga dan stok untuk memastikan kebutuhan yang tersedia, termasuk melaksanakan operasi pasar murah bersama instansi terkait,” Dwi said.
Besides that, Dwi juga mengungkapkan bahwa Pemkab Banyuwangi juga sudah merealisasikan belanja tidak terduga untuk dukungan pengendalian inflasi serta memberikan bantuan transportasi dari APBD untuk kelancaran distribusi bahan pangan.
Watch Video “Kemenkeu Guyur RP 330 M ke Daerah yang Sukses Kendalikan Inflasi“
[prawns:Video 20detik]
(dpe/iwd)
