Jakarta –
Pemerintah terus menjalankan berbagai strategi dalam mencegah korupsi, salah satunya di bidang reformasi birokrasi. Dalam hal ini, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) berencana akan mengintegrasikan sistem pelayanan publik menggunakan data kependudukan.
Menteri PANRB Abdullah Azwar Anas mengatakan, saat ini kementerian dan lembaga tidak perlu lagi mengembangkan aplikasi baru sebagai syarat dalam menjalankan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).
“Kalau kemarin inovasi mesti dibarengi aplikasi, ini sekarang tidak perlu. Saya sudah sampaikan di kementerian dan lembaga, termasuk pertanahan, bagaimana bisa mengintegrasikan sistem itulah bagian dari inovasi yang ke depan nilainya akan tinggi,” kata Anas dalam acara Penandatanganan Komitmen Pelaksanaan Aksi Pencegahan Korupsi Tahun 2023- 2024 di Kantor Kementerian PANRB, Jumat (10/3/2023).
Selaras dengan upaya efisiensi tersebut, Anas mengatakan pihaknya akan menggunakan data kependudukan sebagai dasar dari transformasi pelayanan publik lewat SPBE. Nantinya, data tersebut akan terintegrasi sehingga pelayanan menjadi lebih praktis dan mudah.
“Backbone-nya adalah data kependudukan. Jadi nanti masuk di nasional kemudian ada G2C, layanan goverment to citizen, ada G2B dan seterusnya. Tapi semua layanan ini backbone-nya adalah kependudukan,” terangnya.
Anas mengatakan, data kependudukan ini menjadi salah satu fokus dari kementeriannya saat ini. Pasalnya, selama 8 tahun ke belakang, transformasi digital lewat penerapan data kependudukan digital belum berjalan maksimal. Baru KTP-nya yang digital, sementara sistem di belakangnya masih manual dan belum terintegrasi.
Oleh karena itu, saat ini pihaknya tengah melakukan uji coba implementasi SPBE di Kota Banyuwangi. Dengan demikian, masyarakat bisa mengurus KTP di mana saja, hanya menggunakan aplikasi di ponsel. Uji coba ini dilakukan dengan menggandeng PT Telkom Indonesia Ybk (Persero) dan Bank Mandiri.
“Ini kita sedang trial dulu 1 minggu baru kita terapkan ke seluruh Indonesia. Kalau ini sudah digital maka akan memudahkan, semua bisa menggunakan pelayanan digital. Inilah integrasi data penduduk dengan pelayanan publik,” ujar Anas.
Tidak hanya data kependudukan, ke depannya Anas menargetkan pelayanan publik juga bisa terintegrasi dengan data Badan Pusat Statistik (BPS) dan data keuangan. Dengan demikian, seluruh oelayanan publik bisa terselesaikan lebih cepat hanya lewat aplikasi ponsel.
“Jadi kalau data keuangan, data statistik jadi satu maka ke depan semua akan terintegrasi dan jadi lebih mudah. Termasuk SKCK dari prioritas kami dari teman-teman kepolisian,” pungkasnya.
Simak Video “Viral Fetish Foto KTP, Ini Tanggapan Dokter Spesialis Kejiwaan“
[Gambas:Video 20detik]
(zlf/zlf)
