NASKAH ID – Dua rumah potong hewan (RPH) di Banyuwangi telah lulus audit sertifikasi halal oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI). Sebelumnya, Banyuwangi dipilih sebagai salah satu program pilot nasional untuk sertifikasi halal RPH.
Pada 11 April 2023, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian RI menunjuk dua RPH di Banyuwangi untuk mengikuti audit sertifikasi halal. Dua RPH tersebut adalah RPH Banyuwangi dan RPH Purwoharjo.
Bupati Banyuwangi, Ipuk Fiestiandani, menyatakan bahwa hal ini akan memperkuat industri halal di Banyuwangi dan produk daging serta olahan yang dihasilkan akan lebih terjamin kehalalannya.
Baca Juga: Separuh Jalan Poros Kecamatan di Banyuwangi Mulai Diaspal
“Ke depan kami akan terus menyiapkan RPH yang memenuhi standar halal,” ujarnya.
Dua RPH tersebut dinyatakan lolos sertifikasi karena memenuhi kriteria halal yang disyaratkan.
Di antaranya, memiliki Nomor Kontrol Veteriner (NKV) dari Kementerian Pertanian (Kementan) dan juleha yang telah memiliki sertifikat dari Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP).
Menurut Ipuk, sertifikasi halal RPH ini dapat membuka pasar yang semakin luas bagi produk daging maupun olahan yang dihasilkan, sehingga dapat mendorong pertumbuhan ekonomi warga.
Ilham Juanda, Plt. Kepala Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Banyuwangi, menjelaskan bahwa di Banyuwangi terdapat 8 RPH, 2 di antaranya telah memiliki NKV, dan dua lainnya memiliki pra-NKV.
“Sisanya (4 RPH) masih dalam proses. Kami sedang menyiapkan kelengkapan dokumen. Semoga semuanya lancar,” kata Ilham.
NKV merupakan persyaratan utama untuk mendapatkan sertifikasi halal RPH. Salah satu persyaratan memperoleh NKV adalah terpenuhinya unsur higienis dan sanitasi yang standarnya sudah disepakati secara internasional untuk perdagangan produk hasil sembelihan.
Ilham menargetkan bahwa pada akhir 2023, seluruh RPH di Banyuwangi bisa bersertifikat halal. Untuk itu, selain mengurus NKV, pihaknya juga terus mendorong agar seluruh juleha bisa memiliki sertifikat profesi dari BNSP.
Dia menyebut, di Banyuwangi terdapat 10 orang juleha, namun hanya 2 yang telah bersertifikat.
“Ini yang terus kita dorong. Sambil menunggu jadwal ujian BNSP dibuka, kami mengasah kompetensi para juleha melalui berbagai pelatihan,” jelas Ilham. (*)
