Selasa, 08 Juli 2025 – 20:02
TIMES BANYUWANGI, BANYUWANGI – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Banyuwangi, Jawa Timur, mengusulkan agar pengelolaan SMA/SMK dikembalikan dari pemerintah provinsi ke kabupaten/kota. Langkah ini diharapkan dapat menyederhanakan birokrasi dan mempercepat penanganan berbagai isu pendidikan di tingkat daerah, seperti masalah infrastruktur, sistem penerimaan siswa baru (SPMB) dan standar pelayanan minimum (SPM) diyakini dapat diselesaikan lebih cepat dan efisien.
“Pengembalian kewenangan ke kabupaten/kota harapannya dapat mempermudah koordinasi dan penyelesaian masalah, karena dinas pendidikan kabupaten/kota akan menjadi satu pintu dalam pengelolaan SMA/SMK,” ujar Ketua Komisi IV DPRD Banyuwangi, Patemo, pada Selasa (8/7/2025).
Usulan tersebut mencuat setelah Komisi IV DPRD Banyuwangi menggelar rapat kerja dengan mengundang Cabang Dinas Pendidikan Jawa Timur di Banyuwangi dan Kepala SMA Negeri 1 Giri pada Senin (7/7/2025). Rapat tersebut membahas kegagalan 120 siswa di sekolah negeri akibat dugaan kesalahan sistem pada proses penerimaan siswa baru.
“Persoalan ini tidak bisa dianggap sepele karena menyangkut masa depan pendidikan anak-anak sekaligus kepercayaan masyarakat terhadap sistem pelayanan publik,” tegas politisi PDI Perjuangan ini.
Patemo menjelaskan, bahwa dari penjelasan yang disampaikan perwakilan Dinas Pendidikan Jawa Timur di Banyuwangi, persoalan ini bermula dari notifikasi yang diterima orang tua siswa bahwa anak-anak mereka dinyatakan lolos melalui kuota pemenuhan pagu.
“Jalur pemenuhan kuota itu sebenarnya hanya tersedia tiga kursi, karena sistem mengalami trouble yang muncul sebanyak 123 siswa, sehingga mereka ditolak sekolah ketika melakukan daftar ulang kelulusannya,” jelasnya.
“Kita berharap, ada solusi dan kebijakan terbaik bagi anak-anak yang terkena lemahnya sistem SPMB ini,” imbuhnya.
Berdasarkan dari keterangan Cabdin Pendidikan Jawa Timur di Banyuwangi, masih Patemo, terdapat 62 siswa telah difasilitasi dan mendapatkan sekolah yang diinginkan. Namun, dewan masih menunggu hasil koordinasi Kepala Cabang Dinas Pendidikan Jawa Timur di Banyuwangi dengan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur.
Koordinasi tersebut akan menentukan apakah sisa siswa yang terdampak akan disalurkan ke SMA Negeri lain yang masih memiliki kuota atau ke SMA/SMK swasta yang bekerja sama dengan Pemprov Jatim dalam memberikan beasiswa.
“Untuk solusi persoalan ini, kita tunggu hasil koordinasi Kacabdin Pendidikan ke Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur,” kata Ketua Komisi IV DPRD Banyuwangi, Patemo. (*)
| Pewarta | : Fazar Dimas Priyatna |
| Editor | : Ferry Agusta Satrio |
