Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Jawa Timur menyelenggarakan Lokakarya Pembelajaran ULD pada 11-12 Maret 2026 di Hotel Kampi Surabaya.
Lokarkarya bertajuk Menyusun Perangkat dan Strategi Memperkuat Peran ULD PB dan Lembaga Disabilitas dalam Penanggulangan Bencana. Acara ini bertujuan untuk memperkuat peran Unit Layanan Disabilitas (ULD) dalam penanggulangan bencana yang inklusif di Provinsi Jawa Timur.
Lokakarya ini dihadiri oleh berbagai organisasi difabel dan pemangku kepentingan terkait, dengan tujuan untuk meningkatkan kapasitas ULD dalam memberikan edukasi dan dukungan kepada penyandang disabilitas yang terdampak bencana.
Dalam sambutannya,Kepala BPPD Provinsi Jatim yang diwakili oleh Kabid pencegahan dan kesiapsiagaan BPD Provinsi Jawa Timur, Deni Kiki Melia Tamara, S.STP., M.Si menekankan pentingnya sinergi antara ULD dan organisasi difabel untuk meningkatkan kesadaran dan kesiapan dalam menghadapi bencana. “Jawa Timur memiliki 14 jenis ancaman bencana, sehingga ULD harus dapat bersinergi dan mengimplementasikan program-program yang dapat memberikan edukasi dan dukungan kepada penyandang disabilitas,” ujarnya.
Lokakarya ini diharapkan dapat meningkatkan kapasitas ULD dalam memberikan layanan yang lebih baik kepada penyandang disabilitas yang terdampak bencana, serta meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya inklusivitas dalam penanggulangan bencana.
Lokakarya yang antara lain atas regulasi Peraturan Kepala BNPB Nomer 14 Tahun 2014 tentang Penanganan, Perlindungan dan Partisipasi Penyandang Disabilitas Dalam Penanggulangan Bencana.
Peraturan ini secara khusus tentang pembentukan tugas dan fungsi ULD dalam penanggulangan bencana.
Juga UU Nomer 8 Tahun 2016 Tentang Disabilitas yang mana penyandang disabilitas termasuk kelompok rentan dalam bencana sering mengalami hambatan akses informasi, evakuasi dan layanan darurat, maka perlunya sistem penanggulangan bencana yang inklusif.
Peserta asal Sidoarjo ungkapkan ULD merupakan program yang manfaatnya dapat dirasakan oleh para difabel. Dari lokakarya TOT yang didapat dan Siap Siaga,
“Kami mendisiminasikan ke sekolah-sekolah yang mempunyai siswa berkebutuhan khusus untuk dilatih simulasi siaga kebencanaan bagi difabel, ” ungkapnya.
Sedang peserta dari Yayasan Aura Lentera Indonesia dari Banyuwangi, Titis Anganten, S. Psi, S. PD. LB berharap ada lokakarya serupa yang melibatkan guru dan keluarga yang memiliki anggota keluarga difabel dengan kolaborasi BPPD, Dinas Pendidikan Provinsi di Banyuwangi serta Dinas Pendidikan Kabupaten Banyuwangi.
“Selama ini pelatihan umum sifatnya, hendaknya ada kekhususan karena memang kebutuhan khusus, ” tegas guru SLB Negeri penyandang tuna netra ini yang pernah mengalami kebanjiran di rumahnya dekat kantor Bupati.
Di tempat terpisah di Hotel Java Lotus Jember, Sekretaris Persatuan Penyandang Disabilitas Indonesia (PPDI) Kabupaten Banyuwangi Umar Asmoro, yang sedang mengikuti program BEN NLR Indonesia bareng penyandang Disabilitas asal Jember dan Situbondo, ungkapkan Banyuwangi sudah punya Perda dan Perbup ULD Ketenagakerjaan dan Pendidikan namun belum efektif dijalanan kan dinas hingga belum terasa manfaatnya bagi kaum difabel. “Ayo dalam rembug disabilitas mendatang lebih fokus mengoperasionalkan regulasi yang telah diperjuangkan dengan begitu penuh dinamika luar biasa, ” harap staf ahli fraksi DPRD Banyuwangi ini yang karena polio sejak kecil hingga pakai alat bantu 2 tongkat kruk dan naik sepeda motor modifikasi roda 3 ini. (Yeti Chotimah/Bung Aguk/JN-SW)
