BANYUWANGI – Progress pembangunan yang dicapai Banyuwangi merangsang daerah lain datang untuk sharing keberhasilan pembangunan Kota Kopi ini. Rombongan Komisi Hukum dan Pemerintahan DPRD Gresik berkunjung ke DPRD Banyuwangi untuk studi banding terkait suksesnya pelaksanaan program wajib yang dilaksanakan Bupati Abdullah Azwar Anas kemarin (3/6). Rombongan wakil rakyat Kota Pudak yang berjumlah 20 orang itu dipimpin Ketua Komisi A, Jumanto.
Tamu anggota dewan Gresik itu datang sekitar pukul 09.30 diterima Wakil Ketua DPRD HM. Joni Subagio dan beberapa pimpinan komisi di ruang rapat khusus. Kunjungan yang juga bertajuk studi banding anggota DPRD Gresik itu bertujuan belajar secara khusus penyelenggaraan peningkatan kesejahteraan rakyat. Ketua Komisi B, Ismoko, mendapat tugas menyampaikan beberapa progress bidang kesejahteraan rakyat. Menurut Ismoko, program wajib di Banyuwangi difokuskan pada sektor pendidikan dan kesehatan masyarakat.
Demi menunjang program wajib itu, Banyuwangi kerja keras meningkatkan penerimaan pendapatan asli daerah (PAD). “Salah satunya adalah mempromosikan potensi yang dimiliki Banyuwangi,” ungkap Ismoko. Untuk menunjang promosi potensi daerah, lanjut Ismoko, fasilitas transportasi dibenahi.Salah satu fokus pembenahan transportasi adalah membangun Lapangan Terbang (Lapter) Blimbingsari. Kepala Dinas Perhubungan Suprayogi menambahkan, lapter menjadi salah satu faktor yang mendukung kesejahteraan. Pembangunan Lapter Blambingsari menghabiskan dana cukup besar.
Lapter Blimbingsari sebagai bandara penyangga Bandara Juanda, Surabaya, dan Bandara Ngurah Rai, Bali. Dalam beberapa tahun ini, ungkap Suprayogi, jumlah penumpang pesawat terus meningkat. “Pembangunan lapangan terbang itu akan memudahkan investasi dan kunjungan wisata ke Banyuwangi,” kata Suprayogi. Hamim Mubham, anggota Komisi A Gresik, pada kesempatan itu bertanya apa saja tips Banyuwangi dengan PAD Rp 162 miliar mampu meng-cover anggaran pendidikan dan kesehatan masyarakat cukup besar.
Pemkab Gresik yang memiliki PAD Rp 183 miliar, kata Hamim, belum mampu memberikan anggaran pendidikan dan kesehatan sebesar yang dilakukan Banyuwangi. “PAD Gresik lebih besar dari Banyuwangi. Tapi kita tidak mampu memberikan anggaran maksimal di sektor pendidikan dan kesehatan,” ungkap Hamim. Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemberdayaan Desa (BPMPD) Peni Handayani memberikan jawaban secara detail.
Menurut Peni, selain berasal dari APBD, anggaran pendidikan juga berasal dari sumbangan siswa melalui program siswa asuh sebaya. Di bidang kesehatan, Pemkab Banyuwangi memanfaatkan program BPJS. Warga mendapat cover asuransi dari BPJS dengan premi sebesar Rp 13.000 setiap bulan. Selain itu, pemerintah daerah juga melibatkan beberapa perusahaan di Banyuwangi agar ikut memperhatikan masyarakat melalui program corporate social responsibility (CSR). (radar)
