Masyarakat memiliki peran serta yang sangat penting dalam mencegah korupsi. Kepedulian masyarakat akan transparansi penggunaan anggaran akan menciptakan pemerintahan yang bebas dari korupsi. Oleh karena itu perlu adanya peningkatan kapabilitas dan peran serta masyarakat dalam upaya pencegahan korupsi.
Hal ini disampaikan Plh Direktur Pembinaan Peran Serta Masyarakat KPK RI Johnson Ridwan Ginting di sela pelaksanaan Bimbingan Teknis Peningkatan Kapabilitas dan Peran Serta Masyarakat dalam pemberantasan korupsi di hotel Aston Banyuwangi, Selasa, 14 Mei 2024.
Dijelaskannya, dalam konsep pemberantasan korupsi kita melihat penyebab korupsi itu banyak. Diantaranya adanya tekanan, dan juga opportunity atau kesempatan. Jika ada orang melakukan korupsi dan kita membiarkannya, maka itu akan terus akan menggurita.
“Ketika ada masyarakat yang peduli dan menginginkan transparansi dan tidak mentolelir akan berbeda,” jelasnya.
Dia menyebut, negara-negara dengan indeks korupsi yang tinggi ditandai dengan masyarakatnya yang aktif untuk mencegah tindak pidana korupsi tersebut. Namun masyarakatnya tidak berdiam diri. Tapi aktif untuk ikut melakukan pengawasan.
“Kemudian bisa memberikan kontribusi terhadap pengawasan di lingkungannya,” katanya.
Oleh karenanya, bimbingan teknis dengan tema ‘Partisipasi Masyarakat Membangun Banyuwangi Bebas dari Korupsi’ ini melibatkan berbagai elemen masyarakat. Mulai tokoh masyarakat, tokoh agama hingga tokoh organisasi yang ada di Banyuwangi.
Baca juga
Banyuwangi dipilih sebagai lokasi bimtek sebab Banyuwangi secara spesifik memiliki potensi yang besar dalam pembangunan ekonomi. KPK berharap ketika potensi pembangunan ini kemudian dikelola dengan jujur, adil dan bermartabat maka akan menghasilkan dampak yang besar bagi masyarakat.
“Sebetulnya kita berharap kita bisa melakukan bimtek ini di seluruh Indonesia. Bukan hanya Banyuwangi saja. Kita sudah melakukan kurang lebih 28 provinsi, kita akan masuk di tingkat kabupaten dan kota,” terangnya.
Dia menyebut, sebuah daerah yang meraih predikat WTP itu bisa menjadi indikator atau petunjuk telah dilakukan pengelolaan keuangan daerah yang baik. Namun menurutnya masih banyak lagi yang masih bisa benahi, masih banyak ruang lingkup perbaikan di suatu daerah yang berhasil meraih WTP tersebut.
Dalam kesempatan yang sama, Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani menyatakan, saat ini kepedulian terhadap tindak pidana korupsi itu tidak hanya dari KPK. Tapi semua Lembaga sangat konsen terhadap pencegahan tindak pidana korupsi agar bagaimana negara ini dibangun dengan tanpa adanya korupsi.
“Salah satu yang menjadi penyemangat kami didaerah adalah dukungan, selain dari KPK juga dari BPK yang terus memberikan pemahaman kepada kami di daerah agar bisa menyerap anggaran yang ada untuk kepentingan masyarakat dan dikelola dengan benar,” katanya.
Berbagai capaian yang telah diraih Banyuwangi seperti WTP, SAKIP, reformasi birokrasi dan berbagai capaian lain merupakan bagian dari upaya pemerintah daerah agar bisa lebih bersih bisa lebih akuntablel.
“Kita punya komitmen yang sama antara pemimpin dan masyarakatnya mulai dari perencanaannya , pengelolaannya dan pelaporannya,” ujarnya.
