KOMPAS.com – Kemacetan parah yang terjadi di sekitar Pelabuhan Ketapang, Banyuwangi, terutama pada pekan ketiga Juli 2025, menjadi sorotan publik belakangan ini. Antrean kendaraan, khususnya truk-truk besar, mengular hingga puluhan kilometer.
Pemerintah Provinsi Jawa Timur menilai kondisi ini memerlukan penanganan segera dan telah mengambil langkah dengan bersurat resmi kepada Kementerian Perhubungan untuk mengatasi situasi tersebut.
Sebab kemacetan di jalur menuju Pelabuhan Ketapang
Menurut Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Timur, Nyono, penyebab utama kemacetan adalah penurunan signifikan jumlah kapal yang diizinkan beroperasi di lintasan Ketapang–Gilimanuk.
Penurunan jumlah kapal itu terjadi pasca insiden tenggelamnya kapal KMP Tunu Pratama Jaya pada 2 Juli 2025.
Baca juga: Antrean di Pelabuhan Ketapang, Khofifah Minta Menhub Tambah Kapal Penyeberangan ke Bali
“Sebelumnya, ada 15 kapal aktif yang diizinkan melayani penyeberangan. Namun, kini hanya enam kapal yang diizinkan,” ujar Nyono dilansir dari Antara.
Penurunan jumlah ini merupakan dampak dari evaluasi keselamatan ketat oleh otoritas pelayaran, yakni KSOP Tanjungwangi.
Tidak hanya itu, kapasitas angkut kapal juga dikurangi drastis, sebelumnya mampu mengangkut 20 kendaraan menjadi hanya lima unit per kapal.
Penyesuaian ini berkaitan dengan pertimbangan keselamatan, terutama menyangkut beban dan panjang ramp door kapal jenis LCT (Landing Craft Tank).
Antrean truk mengular
Kapal LCT sebelumnya berperan penting dalam mengangkut truk-truk bertonase berat, khususnya dengan lebih dari tiga sumbu dan panjang lebih dari 12 meter.
Dengan terbatasnya jumlah kapal jenis ini, truk-truk harus menunggu lama hingga kapal yang sama kembali dari Pelabuhan Gilimanuk untuk melakukan bongkar-muat ulang.
Baca juga: Dampak Penutupan Jalur Gumitir, Kemacetan Parah ke Pelabuhan Ketapang Hingga Hutan Baluran
“Bayangkan, dari 15 kapal menjadi hanya enam yang beroperasi, dan dari kapasitas 20 kendaraan per kapal kini tinggal seperempatnya. Ini jelas menyebabkan antrean panjang,” ujar Nyono.
Usulan Pemprov Jatim untuk atasi kemacetan
Melihat kondisi ini, Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa, telah bersurat kepada Menteri Perhubungan. Ada dua permintaan utama dalam surat tersebut:
KOMPAS.COM/FITRI ANGGIAWATI Sopir Putu Budi saat antre kendaraan di tengah kemacetan ekstrem Pelabuhan Ketapang Banyuwangi. - Penambahan Kapal: Penambahan armada kapal, khususnya kapal dengan kapasitas besar, agar arus kendaraan bisa kembali lancar.
- Pengaktifan Pelabuhan Alternatif: Pemanfaatan Pelabuhan Jangkar di Situbondo sebagai pelabuhan alternatif, dengan syarat truk yang melewati jalur ini bertonase maksimal 40 ton. Pemisahan ini bisa dilakukan melalui jembatan timbang Sedarum, Pasuruan.
Namun untuk merealisasikan pemanfaatan Pelabuhan Jangkar, dibutuhkan deviasi rute kapal feri dari Jangkar ke Gilimanuk yang saat ini belum tersedia.
Baca juga: Sopir Truk Minta Kapal Tua Tak Lagi Layani Penyeberangan Ketapang-Gilimanuk
“Kami sudah komunikasikan secara intens, surat sudah dikirim, dan kami terus mendorong agar segera ada penambahan kapal,” kata Nyono.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.
